BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Deklarasi pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh dipenuhi kritikan terhadap Irwandi Yusuf, bekas gubernur Aceh periode 2007-2012. Irwandi dinilai belum mampu menyejahterakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan Aceh selama lima tahun menjabat.
Kritikan itu disampaikan Zaini Abdulldan Muzakir Manaf secara bergantian dalam pidato di hadapan ribuan pendukungnya yang memenuhi Stadion H. Dimoertala Lampineung, Banda Aceh, Ahad (12/2).
Zaini yang mendapat giliran pertama berpidato mengkritik Irwandi karena dinilai tidak mampu mengimplementasikan butir-butir kesepakatan damai di Helsinki ke dalam Undang Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Kalau tidak hati-hari, MoU Helsinki akan menjadi seperti Ikrar Lamteh, yang hilang entah ke mana,” kata Zaini.
Karena itu, Zaini menyebutkan bahwa Partai Aceh dua kali tidak mau mendaftarkan kandidatnya pada pemilihan kepala daerah. Sebab, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak berpedoman pada UU Pemerintahan Aceh dalam menentukan jadwal pemilihan.
“Mereka membuat hukum sendiri,” ujar Zaini.
Zaini juga bilang, seluruh kandidat yang diusung Partai Aceh harus menjalankan amanat rakyat yang di antaranya dituangkan dalam UU Pemerintahan Aceh. Selama ini, Irwandi yang merupakan kader Gerakan Aceh Merdeka juga dinilai tidak menjalankan amanat rakyat tersebut.
“Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan,” lanjutnya.
Sementara itu, Muzakir Manaf yang diusung sebagai wakil gubernur, mengkritik keras program pengobatan gratis yang diluncurkan Irwandi Yusuf setahun lalu. Menurut Muzakir, pengobatan gratis selama ini kurang tepat sasaran.
“Pengobatan gratis bukan untuk orang kaya yang mampu berobat ke Medan, Jakarta, atau Malaysia,” ujar Muzakir yang juga Ketua Umum Partai Aceh.
Menurut Muzakir, program pengobatan gratis itu harus murni untuk rakyat miskin. “Itu untuk orang miskin yang tidak mampu berobat akibat kemiskinan,” kata Muzakir.
Dana pengobatan gratis, kata Muzakir, selama ini tidak tepat sasaran. Ia menuding masyarakat yang berobat gratis hanya memperoleh obat yang sudah kadaluarsa. “Kadang-kadang untuk masyarakat diberikan obat yang sudah expired,” ujarnya.
Selain itu, Muzakir juga menyebutkan bahwa jika mereka terpilih dalam pemilihan April nanti akan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit di daerah-daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong berobat ke Banda Aceh.
Program pengobatan gratis atau Jaminan Kesehatan Aceh merupakan kerja kader Partai Aceh yang membahas anggaran di Parlemen. Menurutnya, sebelum kader Partai Aceh menguasai parlemen, program kesehatan gratis itu tak terealisasi.
“Kita semua harus tahu bahwa ada yang mengakui bahwa JKA merupakan miliknya. Bahkan ada yang pasang reklame murahan dan tidak terpuji (soal JKA),” kata bekas panglima sayap militer GAM itu. “Rakyat dibodohi, padahal semua tahu, sebelum PA masuk parlemen, program itu tidak ada. Dana itu harus transparan dan tepat sasaran. Jangan jadi ebagai ajang jual diri dan berbohong.”
Muzakir berjanji akan menambah program yang langsung menyentuh rakyat. “Apa yang gratis selama ini akan kita tambah lagi,” ujarnya. []
VIDEO: