Yayasan Geutanyoe Sambut Baik Hasil KTT ASEAN terkait Urusan Myanmar

Suasana KTT ASEAN di Jakarta. Foto; Setpres

Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations (KTT ASEAN) yang dilaksanakan pada 24 April 2021 di Kantor Sekretariat ASEAN – Jakarta. telah berhasil menelurkan konsensus ASEAN yang dibacakan Presiden Jokowi pada hari yang sama. Lima (5) butir hasil kesepakatan itu diantaranya: penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar, dimulainya proses dialog inklusif, pembebasan tahanan politik Myanmar, pembentukan utusan khusus ASEAN untuk pemantauan secara objektif, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN; sebagai pendekatan dasar penyelesaian krisis politik terbaru Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari lalu yang turut berdampak luas pada negara-negara tetangganya.

Hasil pertemuan KTT ini tentu layak disambut hangat, sebagai respon paling awal ASEAN terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan yang dilakukan pemerintahan Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyikapi perlawanan masyarakat sipil disana maupun perlawanan kelompok etnis. Catatan dari sejumlah lembaga pemantau HAM mengungkapkan lebih dari 250.000 masyarakat sipil telah mengungsi dan lebih dari 700 orang meninggal sejak kudeta berlangsung, belum terhitung korban mengungsi maupun meninggal dari periode kekerasan sebelumnya.

Yayasan Geutanyoe (YG), salah satu LSM yang ikut mengurus pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, Aceh, menyambut baik kesepakatan penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Sebagai tindak lanjutnya, Koordinator Koordinator Advokasi YG, Tgk Nasruddin, menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

  1. Yayasan Geutanyoë menyambut baik keterangan pers hasil KTT yang diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkaitan dengan penghentian kekerasan, pembebasan tahanan politik serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan di Myanmar. Yayasan Geutanyoë menganggap keputusan tersebut sudah sangat tepat menjadi langkah pembuka dari penyelesaian krisis politik di sana sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, maupun penyelesaian konflik politik yang telah berlansung di Myanmar sejak beberapa dekade Dalam hal ini, penyelesaian terhadap masalah politik yang dipicu kudeta militer haruslah menjadi pintu masuk ASEAN untuk menyelesaikan konflik multidimensional lain di Myanmar yang telah menyeret dan berdampak pada sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia.
  2. Menyikapi kebutuhan mendesak untuk segera membuka koridor kemanusiaan Myanmar, Yayasan Geutanyoë mendesak agar ASEAN-ERAT (Emergency Response and Assessment Team) sesegera mungkin dikerahkan ke lapangan untuk menghitung cepat (rapid assessment) kebutuhan mendesak penanganan kemanusiaan (urgent humanitarian needs) di sana.
  3. Sementara terhadap pembentukan delegasi ASEAN, Yayasan Geutanyoë merasa perlu mendorong diadakannya pertemuan antar kelompok masyarakat sipil lintas negara anggota ASEAN sebagai bentuk diplomasi paralel diluar pendekatan yang dilakukan pemerintah (government to government, and people to people); sekaligus mengimbangi hasil observasi dan penjajakan dialog yang akan dilakukan delegasi ASEAN ke depan.
  4. Yayasan Geutanyoë mengharapkan kepada seluruh negara pendiri dan anggota ASEAN untuk tidak melupakan masalah ‘Rohingya’ sebagai salah satu persoalan fundamental yang wajib diselesaikan oleh Myanmar dalam upayanya menuju kehidupan pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Karena bagaimanapun, jika tidak diikuti pemulihan status warga negara bagi etnis Rohingya tersebut, maka seluruh proses yang dibangun ASEAN saat ini akan menjadi sia-sia dikarenakan siklus kekerasan akan kembali berulang dan menyeret banyak negara tetangga sebagai korban. Dan wujud pengakuan ASEAN terhadap etnis Rohingya sebagai bagian tidak terpisahkan dari Myanmar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk memasukkan para pengungsi Rohingya yang saat ini tersebar di Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari penerima bantuan kemanusiaan ASEAN.
  5. Yayasan Geutanyoë pula mendesak ASEAN untuk dapat segera membentuk komisi khusus penanganan krisis refugees, sebagai gesture awal prioritas kerjasama ASEAN di masa mendatang (baca: masyarakat politik dan keamanan ASEAN); sekaligus menjawab kebutuhan pembentukan sistem penanganan refugees secara kolektif di antara negara-negara anggota ASEAN sebagaimana disarankan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin beberapa hari lalu. Komisi ini diharapkan menjadi unit terdepan dalam penanganan arus refugees secara sistematis dan berkelanjutan dalam wilayah ASEAN.
  6. Yayasan Geutanyoë mengajak masyarakat, aktivis dan lembaga-lembaga kemanusiaan di Aceh untuk menyatakan kesediaannya berbagi pelajaran dan pengalaman selama membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik kepada masyarakat, aktivis dan organisasi sejenis di Myanmar. Sebagai daerah pasca-konflik bersenjata sejak beberapa dekade lalu, sekaligus daerah pasca-bencana dalam skala luar biasa, Aceh dianggap telah melalui lika-liku dan jalan terjal mencapai dan menjaga Terhitung sejak dari percobaan pembukaan koridor kemanusiaan, kesepakatan penghentian kekerasan (COHA), hingga tahapan kesepakatan damai dalam jangka panjang berikut misi monitoring ketat memastikan butir-butir kesepakatan diratifikasi dan diikuti para pihak. Apa yang telah dilalui Aceh ini merupakan pengalaman tersendiri yang jarang ada duanya di dunia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.