Tuesday, May 26, 2020

Wujudkan Pengadilan HAM di Aceh: Pengamat

Must Read

Pukat

Dua nelayan merajut pukat di bibir pantai Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Sabtu (25/4). Untuk mengisi...

Aceh Sudah Kondusif: Kasad

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI George Toisutta menyatakan secara umum kondisi keamanan...

Sebelum Hukum Rajam LGBT, Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pemerintah Brunei Darussalam berencana memberlakukan hukuman cambuk dan rajam hingga tewas bagi pelaku LGBT....

FOTO | Gajah Dibunuh

Bangkai seekor gajah Sumatera ditemukan mati dengan leher terputus di Desa Ranto Sabon, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Sabtu...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pemerintah Pusat didesak segera membentuk Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Ini penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memperlihatkan penghormatannya kepada Hak Asasi Manusia,” kata Saifuddin Bantasyam, Pengamat Hukum dan HAM, dalam Diskusi Meretas Jalan Perjuangan Keluarga Korban Penculikan Konflik Aceh, di Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa, (13/10).

Dalam UU PA tahun 2006, pembentukan pengadilan HAM diamanahkan harus terbentuk setahun setelah pengesahan. “Namun sudah tiga tahun setengah disahkan, Pengadilan HAM dan KKR tak terlihat wujudnya,” ujar dia.

Menurutnya, pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh, selain untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat korban di tanah rencong, juga bagian dari menegakkan HAM di Indonesia.

Sejak orde baru hingga orde reformasi, pelanggaran HAM banyak terjadi di Indonesia. Di Aceh sendiri, yang banyak terjadi pada periode 1989 sampai 2003 dan saat Darurat Militer hingga Sipil diberlakukan (2003-2004).

Meski peraturan mengatur HAM sudah lumayan banyak dibuat, tapi pelaku pelanggaran minim yang diadili. “Dalam bidang penindakan ini, Indonesia tak mencatat kemajuan,” ungkap Saifuddin.

Sebelumnya, Gubernur Irwandi Yusuf, pernah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mewujudkan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh.

Selain terus minta Gubernur terus mendesak Pemerintah Pusat, Saifuddin juga meminta sejumlah pihak, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014 yang didominasi dari Partai Aceh, untuk ikut melakukan hal sama, mewujudkan amanah MoU Helsinki di Aceh.

Asiah Uzia, pekerja KontraS Aceh menambahkan, keluarga korban untuk bersatu memperjuangkan hak keadilannya.

Adi Warsidi, seorang jurnalis yang juga pemateri di acara itu, berharap keluarga korban untuk mendidik anak-anaknya agar tak jadi generasi pendendam, dengan memberi pemahaman tentang agama dan HAM yang cukup. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Soal Larangan Mudik, Kankemenag Kabupaten/Kota se-Aceh Diminta Pantau ASN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Djulaidi, kembali mempertegas larangan mudik...

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program...

Update Corona 14 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tak Bertambah dalam Sepekan Terakhir

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kasus positif terinfeksi virus Corona di Aceh tidak ada penambahan kasus baru dalam sepekan terakahir. Kasus positif Covid-19 terakhir...

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Aceh Bertambah Jadi 12 Orang

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pasien positif Covid-19 asal Bener Meriah berinisial BD (24), dinyatakan telah sembuh. Santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan,...

KONI Aceh Serahkan Bonus untuk Atlet Peraih Medali Pra-PON, Porwil dan SEA Games

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Komite Olahraga Nasiona Indonesia (KONI) Aceh menyerahkan bonus uang tunai kepada para atlet dan pelatih peraih medali di ajang...

More Articles Like This