BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Pemerintah Aceh menyambut dingin usulan pembubaran Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariat) dan dialihtugaskan ke Kepolisian Daerah Aceh. Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, itu tak perlu dilakukan.
“Tidak perlu dilakukan. Secara langsung juga tidak ada undang-Undang yang mengatur tentang hal ini,” kata Nazar menjawab acehkita.com, di Banda Aceh, Selasa (19/1).
Menurutnya, yang perlu dilakukan sekarang adalah mengevaluasi institusi WH dan mereformasi perekrutannya.
Perihal perekrutan, ia sepakat calon Polisi Syariat harus berbasis santri dayah/pesantren dan melibatkan pemuka agama.
Wagub mengatakan, penggabungan WH dan Satpol PP yang dinaungi oleh Depertemen Dalam Negeri, sudah bagus. Kedua institusi itu bertugas menegakkan peraturan daerah. “Hanya saja sistemnya yang perlu diubah, seperti rekrutmen yang sesuai kebutuhan. Jangan karena beberapa orang melakukan kesalahan, kita harus membubarkannya.”
“Yang perlu dilakukan adalah, jika mereka melakukan kesalahan, itu hukumannya lebih berat,” tambah Nazar.
Sebelumnya, beberapa pihak di Aceh mengusulkan WH dibubarkan, seperti yang digalang oleh para Facebooker di jejaring sosial. Aksi ini muncul karena adanya kasus dugaan pemerkosaan dilakukan tiga oknum WH di Langsa terhadap seorang mahasiswi.
Seorang aktivis Aceh, TAF Haikal juga berpendapat sama. Tapi, ia menyarankan agar tugas WH dialihkan Kepolisian Daerah, dengan membentuk unit khusus di bawah naungan Polda Aceh.
Kemudian, merekrut para calon polisi khusus itu, dari orang berlatar belakang dayah/pesantren, memiliki pemahaman cukup tentang hukum Islam dan bermoral baik. “Seleksi calon polisi itu melibatkan ulama dan pimpinan dayah,” kata Haikal, Senin (18/1).
Saat mengikuti pendidikan kepolisian, Haikal, menyiasati mereka tak difokuskan pada pelatihan fisik saja, tapi juga dididik secara khusus tentang pendekatan penegakan syariat. []
