BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, meminta agar proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh dapat secepatnya dilakukan. Perbedaan pendapat antara Banwaslu dengan DPRA agar segera dicarikan jalan keluarnya dengan mempertimbangkan aspek kekhususan Aceh.
Harapan tersebut disampaikan Wagub Muzakir pada pertemuan dengan pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Selasa (9/10). Dalam pertemuan tersebut Wagub didampingi oleh Asisten Pemerintahan Marwan Sufi, Kepala Biro Pemerintahan A. Hamid Zein, serta Kabag Humas Usamah El-Madny. Sedangkan dari jajaran Banwaslu hadir Nelson Simajuntak (anggota), Tantawi Jauhari (Tim Asistensi Bawaslu), serta Jajang (Sekretariat Bawaslu).
Kepada jajaran Banwaslu, Muzakir meminta agar perbedaan interpretasi dasar hukum pembentukan Panwaslu Aceh segera diselesaikan melalui jalan musyawarah dengan tidak mengesampingkan aspek kekhususan yang dimiliki Aceh dan telah mendapat legalitas hukum.
Muzakir mengingatkan bahwa setiap kebijakan nasioal yang terkait dengan Aceh, utamanya pembuatan UU sesuai dengan pasal 8 UUPA, Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA.
“Yang menjadi persoalan dalam pembentukan Panwaslu Aceh adalah perbedaan pendapat antara DPRA dan Banwaslu soal dasar hukum,” kata Muzakir.
Dalam pembentukan Panwaslu di Aceh selama ini Banwaslu memegang UU Nomor.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan DPRA menginginkan pembentukan Panwaslu Aceh sesuai dengan UUPA, yaitu menjadi kewenangan Parlemen Aceh.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Nelson memastikan bahwa Bawaslu tidak akan memaksakan UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai dasar pembentukan Banwaslu Aceh. Sebab, menurut Nelson, substansi yang dinginkan adalah semata-mata agar tugas pokok dan fungsi pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik.
“Bawaslu akan menghormati keinginan masyarakat Aceh. Tapi harus ada dasar hukum yang kuat. Untuk itu kita perlu bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik dari masalah ini,” kata Nelson. “Tidak ada gunanya berdebat dengan penafsiran masing-masing, yang paling penting pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan damai.” []
