Saturday, May 30, 2020

Uji Materi Dikabulkan, Abdullah Puteh Bisa Ikut Pilkada Aceh

Must Read

Kesaksian Rekan Korban Penembakan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Tiga pekerja bangunan di Simpang Aneuk Galong, Aceh Besar, ditembak ketika tengah berada di...

Wali Nanggroe dan Mualem Temui Presiden Jokowi, Minta Tuntaskan Butir MoU Helsinki

Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem bertemu...

Proust, Jejaring Sosial Rasa Kekeluargaan

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Punya cerita menarik dan ingin berbagi dengan sesama keluarga, kerabat, dan teman? Jejaring sosial rasa...

Terjun ke Sungai Tamiang, Sukasdi Tewas

TAMIANG | ACEHKITA.COM – Terjun ke Sungai Tamiang, Kecamatan Seruway, Sukasdi ditemukan tewas setelah dua hari kemudian, Sabtu...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA — Abdullah Puteh, mantan gubernur Aceh, boleh bernafas lega setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan gugatannya. Kemarin, MK mengabulkan gugatan Abdullah Puteh terhadap pasal 67 ayat 2 huruf g Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Keputusan ini menyebabkan Abdullah Puteh bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di Aceh. Seperti diketahui, Abdullah Puteh pernah dipenjara dalam kasus korupsi ketika menjabat sebagai gubernur Aceh. Akibatnya, Puteh sempat terancam tidak bisa mengikuti kontestasi pilkada karena pernah dihukum di atas lima tahun penjara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan Selasa, 23 Agustus 2016. “Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Abdullah Puteh mendaftarkan diri sebagai calon gubernur melalui jalur perseorangan. Ia berpasangan dengan Sayed Mustafa Usab, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka.

Namun, keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada 2017 ini tersandung pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh. Sebab, ia dihukum 10 tahun penjara dan bebas bersyarat pada 18 November 2009.

Pasal yang sempat menyandung Abdullah Puteh berbunyi: “calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.”

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyebutkan bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Karena putusan ini, Abdullah Puteh akhirnya bisa mengikuti kontestasi pilkada tanpa hambatan.

Saat menyerahkan dukungan KTP ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 5 Agustus lalu, Abdullah Puteh membuat pernyataan meminta maaf kepada publik atas kasus korupsi yang menjeratnya saat menjabat gubernur. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Gugus Tugas Aceh: OTG Covid-19 Perlu Diwaspadai, tapi Tidak Dikucilkan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Dari total 20 kasus positif Covid-19 di Aceh sampai saat ini, sudah ada dua...

AJI Desak Politikus PSI Cabut Laporan terhadap Jurnalis Senior Farid Gaban

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam tindakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid yang melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda Metro Jaya....

Martabat dan Gengsi di tengah Pandemi

Martabat dan Gengsi di tengah Pandemi Saiful Mahdi* Saya hanya mengikuti selintas heboh "nasi anjing". Nasi bungkus ini dibagikan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta pada akhir...

Soal Larangan Mudik, Kankemenag Kabupaten/Kota se-Aceh Diminta Pantau ASN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Djulaidi, kembali mempertegas larangan mudik Idul Fitri 1441 H bagi...

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program...

More Articles Like This