BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Tuntutan agar pemilihan kepala daerah Aceh ditunda semakin meluas. Tak hanya disuarakan Partai Aceh dan DPRA, politisi, akademisi, dan aktivis sipil pun kini menuntut agar Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan kenduri rakyat itu.
Hal itu mencuat dalam Dialog Elemen Sipil bertemakan Menuju Pilkada Damai, Demokratis, dan Bermartabat yang digelar Forum Bersama DPR/DPD RI di Hermes Palace Hotel di Banda Aceh, Minggu (13/11) dari pagi hingga menjelang sore. Dialog ini diikuti oleh aktivis sipil, ulama, akademisi, politisi, unsur perempuan, dan mahasiswa. Sejumlah tokoh Aceh di Senayan dan Jakarta juga hadir, seperti Ahmad Farhan Hamid, Nasir Djamil, Bachtiar Aly, Djali Yusuf, dan Ferry Mursyidan Baldan.
Anggota Dewan Pewakilan Daerah RI asal Aceh, Teuku Bachrum Manyak, mengatakan, empat senator asal Aceh telah bersepakat agar pilkada ditunda. “Pilkada Aceh, kalau dilihat, ada hal-hal yang tidak jelas dijalankan dengan ketentuan yang ada,” kata Bachrum Manyak di hadapan lebih seratus peserta dialog.
Bachrum mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pilkada agar mengkaji ulang prosesi pesta demokrasi lima tahunan itu.
“(Jadwal dan tahapan) pilkada patut ditinjau kembali. Kalau tidak, banyak pihak yang berpeluang untuk mengganggu perdamaian Aceh,” kata dia.
Senator yang mantan politisi PDIP ini juga menuntut ketegasan Pemerintah Pusat agar konflik politik antarelite ini tak merembes menjadi konflik horizontal.
Penundaan pilkada multak diperlukan, kata Bachrum, hingga adanya regulasi yang jelas. “Grulasinya yaitu Qanun. Tanpa payung hukum yang jelas, tidak mungkin, karena hasilnya akan cacat hukum,” tandasnya.
Para peserta dialog bersepakat bahwa perdamaian merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Dikhawatirkan, pilkada bisa mengganggu proses damai yang tengah dinikmati masyarakat Aceh.
Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Prof Darni M. Daud juga meminta agar pilkada ditunda. Darni yang juga mencalonkan diri sebagai gubernur dari jalur independen menilai, keikutsertaannya pada pilkada hanya untuk membuat pilkada ditunda. Ia mendaftar ketika KIP membuka kembali masa pendaftaran selama sepeken, hingga 10 November lalu.
Menurut Darni, begitu ia mencalonkan diri, maka KIP harus menjalankan tahapan yang memakan waktu lama, seperti verifikasi dukungan, tes kesehatan, dan uji kemampuan membaca Quran.
“Karena itu, kami menyatakan bahwa pilkada atau pemilukada atau apapun namanya, wajib ditunda demi kedamaian,” ujar Darni dengan gaya kocaknya. “Kalau merujuk agama, kalau sudah wajib berarti harus dilaksanakan.”
Penundaan pilkada juga harus dilakukan atas alasan anggaran. “Tidak serta-merta anggaran 2011 bisa digunakan pada tahun 2012. Penggunaan anggaran itu harus melalui persetujuan DPRA,” sebut Darni.
Suraiya IT, dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, juga meminta penundaan pilkada. Menurut dia, jika pilkada ditamsilkan sebagai kenduri, maka kenduri bisa saja ditunda untuk melanggengkan perdamaian.
“Perdamaian kita capai dengan harga yang sangat terlalu mahal, dengan nyawa, dengan harta. Jadi jangan dikorbankan karena pilkada,” tandas aktivis International Forum for Aceh ini.
Mantan Rektor IAIN Ar-Raniry Prof Yusni Sabi setali tiga uang. Di mata mantan ketua Badan Reintegrasi Aceh itu berharap agar perseteruan antarelite tidak mengganggu proses damai.
“Aceh damai, titik,” ujar Yusni. “Kita elite dianggap sekarang ini dalam proses yang tidak damai, sementara kenyataannya, rakyat ingin hidup dalam damai.” []
