BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Seratusan lebih korban konflik yang tergabung dalam Masyarakat Korban Konflik untuk Keadilan berunjuk rasa di depan kantor DPRA, Senin (20/2). Mereka menuntut rumah korban konflik yang belum tersalurkan.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Korban konflik yang berasal dari Pidie, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, ini menuju DPRA dengan berjalan kaki dari kantor Aceh Judikal Monitoring Institute (AJMI) di kawasan Meunasah Manyang Aceh Besar. Mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan “perdamaian adalah milik kita, jangan biarkan damai dirampas dari kita”.
Penanggung Jawab Aksi, Agusta Mukhtar, mengatakan, dalam Nota Kesepahaman antara Gerakan Aceh merdeka dengan Pemerintah RI terdapat beberapa poin 3.2.1 yang menjelaskan tentang Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.
Agusta juga menambahkan berdasarkan MoU Helsinki ini, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk reintegrasi sebesar Rp2,1 triliun untuk bermacam program reintegrasi, di antaranya untuk membangun rumah korban konflik yang dibakar saat konflik berlangsung.
“Sejak tahun 2006 dibentuk BRDA yang merupakan mandat untuk menjalankan program reintegrasi belum berjalan maksimal,” kata Agusta.
Mereka juga menilai Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) belum bekerja maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya rumah korban konflik yang dibangun tidak tepat sasaran karena para penerima bukan korban yang rumahnya dibakar pada masa konflik.
Mereka juga mengatakan, pemenuhan rumah korban konflik yang menjadi tanggung jawab BRDA dan Pemerintah Aceh akan menjadi bom waktu yang dapat terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Atas dasar persoalan ini kami menganggap BRDA gagal memenuhi hak perumahan korban konflik,” ujar Agusta.
Setelah sekitar dua jam berorasi, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi dan Ketua BRDA Hanif Asmara menemui pengunjuk rasa. Hanif mengatakan, pada 2007 Badan Reintegrasi sudah mengeluarkan pengumuman kepada seluruh korban konflik di Aceh untuk melapor kepada pihaknya.
“Bagi korban konflik yang belum mendapatkan rumah harap bersabar, karena semua akan mendapatkan. Sekarang eksekutif dan legislatif sedang membahas persolan tersebut,” kata Hanif saat menemui pengunjuk rasa.
Ia menambahkan, korban yang tidak punya rumah dan rumahnya sudah tidak layak huni akan dimasukkan ke dalam program 2012. Karena, menurutnya, banyak korban yang rumahnya masih layak huni dan ada juga yang tidak layak huni belum masuk pada program sebelumnya dan akan dimasukkan ke program 2012.