BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Tindakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menarik fasilitas Bawaslu dinilai bukan jalan keluar yang tepat. Dikhawatirkan aksi tersebut justru akan membuat publik menilai Gubernur tidak tidak mendukung proses demokrasi di Aceh.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, Kamis (2 Juni 2013). Dalam rilis yang dikirimkan ke media, Aryos mengatakan, seharusnya gubernur Aceh mencari jalan keluar yang bijak, karena bila tidak, polemik penetapan Bawaslu ditakutkan akan menghambat proses pelaksanaan Pemilu sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk praktik arogansi kekuasaan. Seharusnya, ungkapnya, pemerintah menyikapinya dengan dewasa, dengan menempuh jalan keluar yang elegan dalam menyelesaikan perbedaan ini.
“Jangan sampai dikarenakan faktor kepentingan atas rekrutmen anggota Bawaslu versi DPRA menjadi pemicu dan mencari celah sehingga bertindak di luar mekanisme yang sudah ditetapkan melalui aturan hukum. Ini juga menunjukan karakter pemimpin yang kurang memberikan panutan ketika dihadapkan penyelesaian masalah di institusi pelaksana pemilu,” ujar Aryos.
Lanjut Aryos, jangan sampai publik menilai Gubernur Aceh menerapkan strategi mencari celah agar menggolkan kepentingan sekelompok orang tertentu menjelang pemilu. “Ini menjadi image buruk jika arahnya ke sana,” ujarnya.[]