BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Rencana Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memberi gelar Pahlawan Nasional bagi mantan Presiden Soeharto menuai kontroversi. Di Aceh, 77 lembaga sipil mengecam keras ide pemberian gelar ini. Menurut aktivis sipil, Soeharto sama sekali tidak layak menjadi Pahlawan Nasional.
“Tidak ada jasa yang pantas sehingga bisa menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” kata mantan anggota Komisi I DPR RI asal Aceh Gazali Abbas Adan dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (25/10).
Menurut mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, Soeharto tak lebih sebagai orang yang harus bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh selama pemerintah memberlakukan Daerah Operasi Militer dengan sandi Jaring Merah selama kurun waktu 1989-1998.
“Selama periode ini, telah terjadi genosida, ethnic cleansing di Aceh,” kata Adan.
Menjelang dan usai pencabutan DOM pada 1998, Komisi I DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta. Gazali Abbas Adan termasuk salah seorang anggota Tim Pencari Fakta. Mereka turun ke Aceh dan mendapati kasus pembunuhan di luar proses pengadilan dan menemukan sejumlah kuburan massal korban kekejaman aparat negara di masa DOM tersebut.
“Keputusan parlemen, Soeharto adalah orang yang bertanggungjawab dengan pemberlakuan DOM di Aceh,” kata dia.
Sementata itu Azriana dari Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) menilai gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sama sekali tidak cocok. “Kalau mau beri gelar, cukup Bapak Pembangunan saja,” kata Azriana. “Jangan pahlawan nasional lah.”
Pada masa Orde Baru, media melakabkan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Dia disebut-sebut berhasil dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Bahkan pernah diklaim sebagai macan Asia dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, julukan macan Asia runtuh seiring dengan krisis moneter yang melanda Asia pada 1997 lalu. Soeharto pun dipaksa mundur pada Mei 1998 oleh gelombang massa.
“Orang yang telah diturunkan oleh rakyat (karena kasus korupsi dan pelanggaran HAM) sama sekali tidak pantas untuk mendapat gelar pahlawan nasional,” kata Reza Indria dari Liga Kebudayaan Tikar Pandan. []
