BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Partai Demokrat Aceh tidak mau ikut-ikutan sikap Partai Aceh yang akan memboikot pemilihan kepala daerah jika Pemerintah Pusat tidak menunda tahapan pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Partai Demokrat Aceh masih akan menunggu sikap Pusat terkait kekisruhan regulasi pilkada ini.
“Kita menunggu keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah bilang jalan terus, ya selaku partai pemerintah dan partai nasional, kita akan jalan terus,” kata Mawardy menjawab acehkita.com di sela-sela Duek Pakat Raya Persiraja Banda Aceh, Selasa (19/7).
Pekan lalu, Partai Demokrat bersama 16 partai nasional dan partai lokal lain mengirim surat ke Presiden Yudhoyono menuntut penundaan pilkada. Penundaan dilakukan karena terjadi konflik regulasi pelaksanaan pilkada, antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam surat itu, koalisi lintas partai ini mengancam tidak akan mendaftarkan kandidatnya jika pemerintah tidak menunda pilkada.
Kemarin, Partai Aceh menginstruksikan kadernya yang menjadi bupati, walikota, dan pimpinan legislatif, untuk tidak mencairkan dana pelaksanaan pilkada. Menurut Mawardy, keputusan Partai Aceh ini akan berdampak pada pelaksanaan pemilihan.
“Kita katakan akan ada masalah. Masalah ini sudah lama kita cium,” kata Mawardy yang juga walikota Banda Aceh. “Paling tidak kita sudah mewanti-wanti, bahwa ini akan ada masalah. Kita tidak mau disalahkan.”
Kini, keputusan menunda dan melaksanakan pilkada ada di pemerintah pusat. Kemarin, 75 pasang calon independen mengeluarkan statement yang menolak penundaan pilkada. Bahkan, mereka bilang akan mengirimkan surat ke Presiden Yudhoyono untuk tidak menunda pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Kita mengharapkan pemerintah mengambil keputusan. Kalau keputusan pemerintah pilkada tidak ditunda, selaku partai pemenang pemilu dan partai pemerintah, ya kita harus ikut,” ujar Mawardy yang kembali dicalonkan Demokrat sebagai walikota Banda Aceh. “Kita meminta pemerintah menyelesaikan dulu masalah ini.” []