JAKARTA | ACEHKITA.COM – Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, ternyata pernah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga bulan sebelum ditangkap komisi anti-rasuah itu.
Perihal Irwandi menyurati KPK diungkapkan penasihat khusus Gubernur Aceh bidang politik dan keamanan, Muhammad MTA saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/3/2019).
“Pada 3 April 2018, Gubernur (Irwandi) kirim surat kepada KPK untuk asistensi Pemprov Aceh,” ujar MTA, yang merupakan salah seorang saksi meringankan.
Menurutnya, Irwandi ingin KPK hadir dalam persiapan pelantikan kepala dinas yang baru dipilih.
Irwandi juga ingin KPK melihat langsung penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat Aceh yang telah melalui seleksi rekam jejak, katanya.
MTA menambahkan, kehadiran KPK diharapkan dapat membuat seluruh satuan kerja perangkat daerah menghindari potensi korupsi selama menjabat.
Apalagi setelah terpilih untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2017, Irwandi sering berujar kalau pemerintahannya menganut mazhab hana fee (tidak menerima fee proyek).
Irwandi yang merupakan bekas juru propaganda Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pernah menjabat Gubernur Aceh periode 2007 hingga 2012.
“Agar KPK hadir dalam penyusunan strategi pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Supaya proses tender tidak ada permainan,” ungkap MTA.
Menurutnya, pada 16 April 2018 dilakukan pelantikan tahap pertama, tetapi KPK tidak hadir dan belum memberikan konfirmasi apa pun.
Lalu, pada 4 Mei 2018, saat dilakukan pelantikan 51 pejabat eselon II, KPK juga tidak hadir.
Dua bulan kemudian, tepatnya pada 3 Juli 2018, Irwandi diciduk penyidik KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah itu.
“Ketika Pak Gubernur ditangkap, saya merasa shock, aneh, karena saya secara khusus tidak pernah bicara proyek. Tapi kami bicara bagaimana mencegah potensi korupsi,” ujar MTA.
Dalam kesaksiannya, MTA juga membeberkan kinerja Irwandi Ysuf pascakonflik antara GAM dan Indonesia.
Menurutnya, Irwandi banyak berkontribusi untuk membangun pemerintahan di Aceh pascakonflik karena saat itu dipengaruhi situasi politik dan keamanan yang belum stabil.
“Karena Aceh adalah daerah pascakonflik, pelaksanaan pemerintah Aceh itu sangat dipengaruhi kondisi politik dan keamanan,” katanya.
MTA menjelaskan, untuk membangun Aceh saat itu tidak sama dengan daerah lain di Indonesia karena provinsi paling ujung barat Indonesia adalah daerah yang cukup sensitif keamanannya.
“Tingkat sensitivitas keamanan di Aceh tidak berdiri sendiri, bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang baik, secara khusus adalah orientasi Pak Irwandi,” katanya.
“Aceh sangat tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, karena apa? Karena Aceh sebuah kawasan pascaperang, kita membutuhkan kondisi politik dan keamanan yang baik.”[]
KOMPAS.COM & OKEZONE.COM
