JAKARTA | ACEHKITA.COM – Rencana Induk Percepatan Pembangunan Aceh (RIPPA) 2010-2015 yang disusun Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) akan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh. Namun, rencana ini ditengarai hanya sebatas konsep di atas kertas saja.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pemerintah dan masyarakat sangat perlu menentukan arah dan strategi pembangunan Aceh lima tahun ke depan. Strategi itu dengan memaksimalkan pembangunan ekonomi, dengan melihat pada potensi wilayah dan kawasan secara menyeluruh.
Prioritas pada pembangunan ekonomi dan sosial dimaksudkan untuk membuka peluang kerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Aceh. Perbaikan kualitas hidup ini juga harus didukung oleh sistem dan fasilitas pendidikan yang bagus dan pelayanan kesehatan yang memuaskan.
“Sehingga, di tahun 2015 masyarakat Aceh hidup lebih sejahtera dan Aceh menjadi tujuan bagi masyarakat nasional dan internasional,” ujar Irwandi.
Dalam pidato itu, Irwandi juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh sedang mempersiapkan strategi percepatan pembangunan yang menggunakan sumberdaya alam, pengelolaan hutan yang lestari dan ramah lingkungan.
“Itu dikombinasikan dengan tema yang terintegrasi dengan perubahan iklim, energi terbarukan, manajemen penggunaan lahan, pengembangan ekonomi dan masyarakat, perdagangan, dan konservasi. Kami melihat, pencapaian hasil yang ramah lingkungan hanya dapat dicapai melalui pengembangan mata pencaharian yang berkesinambungan,” lanjutnya.
Strategi itu akan dituangkan dalam RIPPA 2010-2015 yang disusun BKRA. Karenanya, Gubernur meminta meminta dukungan dari masyarakat Aceh, baik yang tinggal di Aceh maupun di luar Aceh, terutama Jakarta.
“Agar agenda rekonstruksi yang masih tersisa dapat diselesaikan dan rencana percepatan pembangunan dapat membawa masyarakat Aceh ke gerbang kemakmuran,” pinta Gubernur.
Dedy Satria, kandidat magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, ini menilai secara konsep RIPPA yang dipaparkan BKRA maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bagus. “Tapi kecil kemungkinan bisa dijalankan, karena banyak sector penggerak sampai sekarang tidak mendukung,” kata Dedy kepada acehkita.com, usai mengikuti diskusi yang digelar BKRA terkait penyusunan RIPPA di Hotel Puri Denpasar Jakarta Selatan.
Menurut Dedy, Pemerintah Aceh mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, untuk mempercepat proses pembangunan ini. Selama ini, sejumlah fasilitas telah dibangun, namun tak (bisa) dimanfaatkan secara maksimal, seperti fasilitas pelabuhan.
Dia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan Aceh. “Kalau membanun Aceh, bisa tidak kita tidak tergantung dengan Medan? Masyarakat Aceh sendiri tidak konsisten. Hasil pertanian lebih banyak dibawa ke Medan. padahal setelah diolah didatangkan lagi ke Aceh,” ujar dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang juga blogger ini. []