Refleksi Damai Aceh dan HUT RI: Belum Semua Korban Konflik Dapatkan Haknya

Dok. Flower Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Perdamaian Aceh ditandai dengan penandatanganan MoU damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dalam usia 15 tahun, Perdamaian Aceh masih menorehkan luka bagi korban konflik di Aceh, sebab belum semua mendapatkan hak-hak nya.

Hal ini mencuat dalam diskusi Refleksi 15 Tahun Damai Aceh dan HUT ke-75 RI, yang digelar secara virtual oleh Flower Aceh bersama Permampu, Millenials Empowerment, IMAPA JAYA, Balai Syura, PUSHAM Unsyiah dan jaringan LSM di Aceh, Sabtu (15/8/2020).

PASKA Aceh mencatat sebanyak 330 kasus korban konflik yang diserahkan ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh belum mendapatkan penanganan oleh Pemerintah. “Korban yang kami dampingi ini belum mendapatkan apapun, termasuk pemulihan. Apalagi kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah,” jelas Farida Haryani, Direktur PASKA Aceh.

Menurutnya, para korban konflik justru mendapatkan cibiran dari pihak-pihak tertentu. “Untuk kasus tahanan politik yang harus menebus diri dengan puluhan mayam emas untuk keluar dari tahanan, sampai sekarang masih terhutang. Inilah nasib para korban yang mengharapkan keadilan, kepastian dan pemulihan. Kemana hak mereka,” tanyanya.

Selain persoalan hak korban, Penerima penghargaan N-Peace, Suraiya Kamaruzzaman menilai tidak ada pengakuan dan apresiasi terhadap perempuan penyintas dan perempuan yang menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga dan komunitasnya di masa konflik.

“Banyak perempuan tangguh yang berkontribusi sejak masa konflik sampai hari, namun kiprahnya tidak terbaca, harusnya ada peran pemerintah untuk hal ini selain harus segera mengesahkan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak di situasi konflik sosial sebagai acuan bersama,” katanya.

Sementara Feri Kusuma dari KontraS, menilai momen perayaan MoU Helsinki sebagai sarana untuk mengingat sejarah kelam tentang duka, air mata dan darah yang tumpah akibat konflik kekerasan yang berdampak terhadap pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi, baik dimensi hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial budaya.

“Kita harus belajar dari sejarah kelam di masa konflik di Aceh dan mengambil pembelajarannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada generasi selanjutnya. Refleksi tersebut kemudian harus diaktualisasi dalam bentuk tindakan nyata untuk membangun Aceh yang lebih baik, yang memenuhi rasa keadilan bagi para korban,” tegasnya.

Lebih lanjut Feri menyebutkan, Aceh punya modalitas untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan, bahkan bisa menjadi contoh baik penanganan masalah HAM dan pemenuhan hak-hak korban bagi nasional, bahkan internasional. “Sejauh modalitas tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh stakeholder, baik para korban, masyarakat sipil, mahasiswa, generasi muda, para pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif untuk membangun Aceh,” katanya.

Jurnalis dari AJI Banda Aceh, Adi Warsidi mengingatkan agar pengetahuan tentang damai terus digaungkan dan diteruskan kepada generasi muda. “Generasi muda harus didorong untuk tahu sejarah Aceh dan ambil bagian mengisi perdamaian.”

Mewakili kaum milenial, Bayu Satria, mengharapkan adanya edukasi narasi damai kepada generasi muda sebagai bekal catatan penting akan sejarah konflik masa lalu. “Narasi damai Aceh tidak bisa dihasilkan lewat pesan manipulatif, untuk itu perlu adanya damai secara konkrit melalui proses rekonsiliasi yang berpihak pada korban,” katanya.

Menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh korban konflik dan perempuan di Aceh, Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian mengajak semua elemen untuk terlibat aktif dalam upaya pemenuhan hak-hak korban konflik di Aceh melalui peran-peran strategisnya, juga dukungan untuk segera diinisiasi Rancangan Qanun tentang Reparasi Korban.

“Untuk memastikan hak-hak korban konflik terpenuhi. Terkait dukungan terhadap pemenuhan hak perempuan, saya terus berupaya di legislatif,” kata Hendra.

Direktur Flower Aceh, Riswati merangkum sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam refleksi peringatan 15 tahun Damai Aceh dan HUT ke-75 RI, di antaranya sebagai berikut:

  1. Mendorong lahirnya kebijakan tentang reparasi korban untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban konflik,
  2. Memperkuat Konsolidasi gerakan lintas elemen untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban konflik dan perempuan di Aceh,
  3. Meningkatkan literasi tentang sejarah konflik dan pembelajaran kepada generasi muda agar perjuangan menuju damai tidak terputus. []

ACEHKITA.COM menerima bantuan dana dari Google News Initiative (GNI) melalui program Journalism Emergency Relief (JER) Fund sebesar US$5.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.