BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat untuk membangun perekonomian dan menjaga keamanan serta perdamaian yang telah dirasakan masyarakat Aceh.
Menurut Yudhoyono, ada lima agenda utama yang harus dijalankan pemerintah untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Kelima agenda yaitu menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa dan tsunami; menuntaskan persoalan reintegrasi masyarakat pascakonflik.
Selain itu, Yudhoyono juga mengajak semua kalangan untuk terus menjaga, memelihara, dan memantapkan keamanan dan perdamaian di seluruh Aceh.
“Ini wajib hukumnya dan merupakan harga mati untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan yang telah dirasakan masyarakat Aceh,” kata Yudhoyono.
Di bidang ekonomi, Yudhoyono berpesan agar pemerintah kembali menggalakkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata, dan energi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar kepada masyarakat di daerah yang baru terbebas dari konflik dan tsunami ini.
“Selanjutnya, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Semua agenda harus dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di masa Pemerintahan Megawati Sukarnoputri.
Soal perdamaian dan keamanan, Presiden Yudhoyono memberikan penekanan khusus. Berkali-kali dalam pidato sambutannya, Yudhoyono menekankan pentingnya bagi masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Ia lantas menceritakan pengalamannya semasa menjabat sebagai Menko Polkam di masa Pemerintahan Megawati.
“Pada tahun 2000, sembilan tahun lalu, saya mencari jalan untuk menyelesiakan konflik dan menciptakan perdamaian,” kata Yudhoyono.
Menurutnya, ada dua cara untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan keamanan; dan konflik harus diselesaikan secara damai dan bermartabat.
Sayang, saat Yudhoyono menjabat Menko Polkam, pada 19 Mei 2003, Pemerintah Megawati mengumumkan pemberlakuan status Darurat Militer untuk menindak gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka. Perdamaian baru tercapai pada 15 Agustus 2005, setelah Aceh dilanda tsunami akhir Desember 2004. Perundingan informal di Helsinki ini diinisiasi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kini konflik berakhir, Aceh telah berada dalam keadaan damai. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk membangun Aceh yang lebih baik,” kata Yudhoyono di depan 2.500 peserta pembukaan PKA. Hadir di antara peserta tersebut Malik Mahmud (mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka), dan Zaini Abdullah (mantan Menteri Luar Negeri GAM). []