BANDA ACEH | ACEHKITA.COM– Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, mantan petinggi GAM Malik Mahmud, dan mediator perundingan RI-GAM Marthi Attisari di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (1/10/2013). Gugatan itu terkait pembentukan komisi bersama penyelesaian klaim konflik Aceh yang hingga kini belum terbentuk.
Pantauan acehkita.com, pendaftaran gugatan ini berlangsung di ruang Panmud Perdata pengadilan Negeri Banda Aceh dan diterima langsung oleh Panmud Perdata, Sanusi. Pendaftaran gugatan ini dihadiri langsung Direktur YARA, Safaruddin SH.
Safaruddin mengatakan, pihaknya melakukan gugatan terkait pembentukan komisi bersama penyelasaian klaim konflik Aceh yang hingga kini belum juga dibentuk. Padahal, perdamaian Aceh sudah berjalan delapan tahun.
Sebelum mendaftar gugatan ke PN, jelas Safaruddin, YARA sudah terlebih dahulu melayangkan somasi kepada Gubernur Aceh, Presiden, Malik Mahmud, dan Marti Attisari.
“Lima bulan lalu kami sudah melayangkan somasi. Tapi tidak ada respon,” kata Safaruddin kepada wartawan di PN Banda Aceh.
Dalam point 3.2.6 MoU Helsinki, kata Safaruddin, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.
“Tujuan dari komisi ini adalah untuk mengganti kerugian harta benda yang hilang atau musnah pada saat konflik. Seharusnya komisi itu sudah terbentuk pada tahun 2008 tapi sampai sekarang belum juga dibentuk,” ungkapnya.
Menurutnya, komisi klaim ini perlu dibentuk karena berdampak kepada ekonomi masyarakat korban konflik. “Ini adalah kompensasi perang. Jadi yang harus dibayar komisi klaim ini adalah seluruh harta benda korban konflik termasuk ternak dan lainnya,” ujarnya.[]