BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Kepolisian Aceh masih menempati peringkat teratas institusi yang melakukan tindak pelanggaran hak Sipil Politik sepanjang 2011. LBH mencatat 20 kasus pelanggaran, sementara tahun lalu 27 kasus.
Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri menyatakan walau jumlah pelanggaran yang dilakukan polisi menurun, namun kinerja polisi masih belum profesional.
“Polisi belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat yang berperkara,” kata Hospi di Banda Aceh, Kamis (29/12).
Ia menyebut contoh, polisi sering tidak menyerahkan surat penangkapan dan penahanan pada keluarga tersangka. Padahal hal itu wajib dilakukan sebab hak konstitusi warga negara.
Selain itu, LBH Banda Aceh mencatat adanya kasus dugaan penyiksaan di Polres Pidie, sehingga meninggalnya Salman bin Hasyim, tersangka pemerasan dan pengancaman, November lalu.
Wakil Direktur LBH Banda Aceh M. Alhamda menyebutkan pihaknya sepanjang tahun ini menangani 145 kasus hukum. Pelanggaran hak sipil dan politik mencapai 42 kasus dan Ekonomi Sosial Budaya 19 kasus. Sementara bantuan hukum cuma-cuma 85 perkara.
Tahun ini, pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya mencapai 19 kasus, tahun lalu 39 kasus. Sengketa pertanahan struktural tertinggi mencapai delapan kasus.
“Perusahaan kelapa sawit dan tambang pelaku tertinggi kasus perampasan lahan,” jelas Mustiqal Syah Putra, kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH. “Pemerintah terlibat dalam kasus-kasus pembebasan lahan.” []