BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Elemen Sipil di Aceh mendesak Kepolisian untuk menghentikan pendekatan militeristik dalam memburu kelompok teroris yang diduga ada di Aceh.
Koordinator PB HAM Pidie Heri Saputra menilai operasi perburuan teroris dilakukan polisi di Aceh sekarang penuh pola militer, tak ubahnya seperti aparat memburu Gerakan Aceh Merdeka masa konflik dulu.
“Jatuhnya korban sipil dan pelaksanaan sweeping secara meluas merupakan pendekatan militeristik yang tren pada masa konflik, apalagi kalau diikuti dengan pembangunan pos-pos satuan tempur kepolisian,” kata Heri, Rabu (3/3).
Menurutnya, pola ini tak tepat diterapkan hanya untuk menguber kelompok yang hingga kini belum mendapat dukungan baik secara politik atau ideologi dari rakyat Aceh.
Hendra Fadli, Koordinator KontraS Aceh, mengatakan, apapun bentuk ancaman keamanan yang muncul, polisi tetap harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang ada.
Di antaranya Peraturan Kapolri (Perkab) nomor 1 dan 8 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian serta implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.
“Sehingga operasi kepolisian yang digelar tidak berdampak pada pelanggaran HAM dan terganggunya kenyamanan kehidupan masyarakat Aceh secara luas,” katanya.
Pihaknya meminta Kepolisian mengandalkan kemampuan deteksi dengan menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat dalam operasi dan mengenyampingkan pendekatan militer.
Kemajuan dalam memberantas peredaran senjata ilegal di Aceh selama ini, kata Hendra, bisa dimanfaatkan polisi untuk meraup dukungan masyarakat untuk mendeteksi keberadaan orang diduga teroris, sehingga tindakannya terukur dan tak sampai jatuhnya korban warga sipil.
KontraS Aceh dan PB HAM Pidie juga mendesak Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan bersama untuk membatasi ruang gerak kelompok ‘radikal’ yang diduga teroris di Aceh. Juga diminta mendesak Kepolisian meninggalkan pola militer dalam bertugas. []