BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sebanyak 85 para penyandang cacat dari seluruh Aceh mengikuti sosialisasi pemilihan kepala daerah di Banda Aceh, Senin (19/3). Mereka juga mengikuti simulasi tatacara pencoblosan pada hari pemungutan suara.
“Padahal mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara,” kata Ilham.
Namun, Ilham menyayangkan data penyandang cacat di Aceh saat ini tidak begitu jelas sehingga KIP kesulitan menyediakan logistik Pilkada yang akomodatif terhadap para penyandang cacat.
“Kalau kita cetak semua surat suara menggunakan huruf braile dengan alasan untuk mengakomodasi para tunanetra, tentu saja biayanya akan sangat membengkak. Di samping itu tidak semua tunanetra juga mampu membaca braile,” ujarnya.
Untuk mengatasinya, tambah Ilham, para tuna netra dapat menggunakan pendamping yang dipercaya saat pencoblosan asalkan surat suaranya tidak dicoblos oleh pendampingnya.
“Selain tunanetra, penyandang tunadaksa juga mengeluh. Desain kotak suara di TPS tingginya setengah badan orang dewasa, sehingga mereka yang menggunakan kursi roda tentu saja tidak dapat menjangkaunya,” katanya.
Oleh karena itu, kata Ilham, KIP Aceh akan mengirimkan surat edaran agar penyelenggara di daerah memperhatikan keberadaan dan akses untuk penyandang cacat mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi mereka.
Selain logistik yang tidak akomodatif, tambah Ilham, para penyandang cacat juga seringkali menjadi obyek dari para pendukung calon kepala daerah.
Usai sosialisasi soal tahapan dan regulasi, para penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan. Untuk penyandang tunanetra, petugas menyediakan template surat suara sehingga memudahkan mereka menentukan pilihannya. Kotak suara dan bilik suara juga disesuaikan untuk para penyandang cacat, termasuk bagi mereka yang berkursi roda.
Harnita Dewi, 27 tahun, mengaku mendapat pengetahuan baru dengan mengikuti sosialisasi dan simulasi memilih kepala daerah ini.
“Sebelumnya saya canggung mau minta bantuan orang. Tapi setelah mengikuti ini, saya mengerti cara-cara menggunakan hak suara saya,” kata tunanetra asal Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, ini.
Erlina Marlinda, seorang tunadaksa, mengatakan, saat memilih ia kesulitan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Sebab, letak kotak suara terlalu tinggi sehingga menyulitkan dirinya.
“Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh petugas di TPS nanti,” ujar Erlina, warga Lamteumen Timur, Banda Aceh.
Sementara itu, M. Nur mengaku sudah memiliki informasi yang cukup menegani kandidat kepala daerah yang bakal menjadi pemimpin Aceh lima tahun ke depan. Ia dengan lancar menyebutkan lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur, lengkap dengan nomor urutnya.
“Saya tahu informasi calon dari radio dan koran,” ujar M. Nur, warga Desa Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Pidie. “Kalau koran, ada kawan yang membacakannya setiap hari.” []