(KontraS) Aceh mempertanyakan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pemberlakuan status Darurat Militer di Aceh. Menurut lembaga ini, Komisi Nasional HAM mengabaikan penanganan kasus pelanggaran di masa DM tersebut.
Koordinator Kontras Aceh Hendra Fadli mengatakan, pemberlakuan Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003 sampai 18 Mei 2005 diduga telah mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pelanggaran HAM. Bahkan, sebut Hendra, Komnas HAM pernah membentuk tim adhoc untuk melakukan pemantauan tindak kekerasan pada masa penerapan DM I dan DM II.
Hendra menyebutkan, tim itu menemukan 70 kasus yang diduga melanggar HAM, di antaranya berupa 9 kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 16 kasus penyiksaan, penghilangan paksa (6 kasus). Ada juga 30 kasus perlakuan tak manusiawi, 9 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Sayang, temuan itu tak masuk dalam laporan pelanggaran HAM yang dikeluarkan Komnas HAM. Bahkan, Komnas hanya menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu pemberlakuan operasi jaring merah atau Daerah Operasi Militer.
“Tak diketahui pasti alasan Komnas tidak memasukkan kasus-kasus yang terjadi selama Darurat Militer dan Darurat Sipil. Padahal seharusnya sesuai UU no 39/1999 (tentang HAM), Komnas harus menjalankan tugas untuk menindaklanjuti setiap tindak kekerasan yang terjadi,” ujar Hendra Fadli.
Hendra menyebutkan, Kontras mendesak Komnas untuk membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi selama pemberlakuan dua tahun Darurat Militer dan Darurat Sipil. “Sangat tidak masuk akal apabila peristiwa ini diabaikan,” kata Hendra. []