BANDA ACEH| ACEHKITA.COM — Status otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh dan Papua dinilai belum mampu mensejahterakan warga di dua provinsi itu. Kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh segelintir kelompok yang berkuasa saja. Sedangkan masyarakat biasa tak banyak bisa menikmati proses perdamaian dan pembangunan.
“Apa yang terjadi di Aceh dan Papua memiliki persamaan. Otonomi khusus belum berjalan maksimal karena pelaksanaannya masih terikat dengan kewenangan pusat. Namun Aceh jauh lebih beruntung,” kata Amrijal J Prang, akademisi Universitas Malikul Saleh, dalam diskusi Rekonsolidasi Gerakan Demokrasi Aceh-Papua, di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (7/1).
Diskusi kerjasama antara Liga Inong Aceh dan Pelayanan Masyarakat Kota-Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) itu juga dihadiri Amiruddin Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK), Ketua Badan Reintegrasi Aceh Nur Juli dan sejumlah mahasiswa Aceh dan Papua maupun aktivis LSM.
Belum jelasnya Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus, kata Amrijal, menyebabkan tidak singkronnya pembuatan peraturan Pemerintah pusat dan Daerah.
“Ini semakin membuat masyarakat bingung, untuk itu perlu konsolidasi ulang antarpelaku demokrasi baik yang berada di kekuasaan maupun pekerja yang berdekatan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Hal senada disampaikan Jeffre Papare, warga Papua yang menjadi peserta diskusi. Jeffre menyatakan konflik akan terus berkecamuk di Papua jika pemerintah tidak pernah melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Selama ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mereka, tapi setiap mengambil kebijakan mereka tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.
Jeffre mencontohkan pemekaran sejumlah provinsi di Papua yang tidak pernah melibatkan Presidium Dewan Papua (PDP). Padahal UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua telah mengatur masalah pemekaran. “Sesuai UU Otonomi, harusnya PDP yang dilibatkan dalam wacana pemekaran,” sebutnya. []
