BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Kepolisian Daerah Aceh berencana menambah jumlah personel untuk pengamanan pemilihan kepala daerah Aceh 2017. Rencana ini, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, belumlah perlu.
Koordinator KontraS Aceh Hendra Saputra menyebutkan, rencana Polda Aceh yang meminta penambahan 1.900 personel untuk pengamanan pilkada belum perlu. Pasalnya, situasi keamanan Aceh sangat kondusif.
“Saya rasa belum mendesak untuk dilakukan. Apalagi situasi Aceh menurut yang diutarakan gubernur selalu salah satu otoritas sipil yang mengatakan situasi Aceh aman,” ujar Hendra kepada acehkita.com, Jumat (14/10/2016).
Di hadapan peserta kuliah kerja dalam negeri dan pertahanan wilayah perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan bahwa situasi Aceh kondusif.
“Secara umum kondisi Aceh saat ini sangat kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Saat ini kami bersiap-siap menyambut pilkada serentak di 20 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur/wakil gubernur,” kata Zaini dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Dermawan.
Polda Aceh, sebut Hendra, harus memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi dan status Aceh. “Penambahan harus dibarengi dengan penjelasan bahwasanya status daerah itu masuk ke tahap apa dalam analisa keamanan, apakah tertib sipil, siaga satu, atau seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Polda Aceh akan menambah kekuatan sebanyak 1.900 personel untuk pengamanan pilkada. Jumlah itu akan bergabung bersama dua pertiga kekuatan polisi lokal yang akan mengamankan perhelatan pesta demokrasi serentak di Aceh.
Pilkada Aceh 2017 akan memilih gubernur/wakil gubernur dan 20 bupati serta walikota. Ini merupakan pilkada serentak ketiga yang berlangsung di Aceh pascaperjanjian damai Helsinki 2005 lalu.
Rencana penambahan pasukan itu disampaikan Kepala bidang Humas Polda Aceh Kombes Goenawan. “Penambahan itu menyusul pasukan yang ada di Polda Aceh tidak cukup karena kali ini pilkada serentak,” katanya.
Polisi akan memberikan prioritas pengamanan di sejumlah daerah bekas konflik, seperti Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Timur. []
