Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam akan memberikan perlindungan hokum bagi pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada masa konflik. Dinas Syariat Islam Aceh akan melakukan program isbath nikah.
Menurut Kepala Dinas Syariat Islam, Prof Dr Syahrizal Abbas MA, untuk tahap pertama program ini akan dilaksanakan di empat kabupaten, yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, dan Bener Meriah.
Setiap kabupaten diperkirakan ada sekitar 600 pasangan yang menikah pada masa konflik. Pernikahan pasangan tersebut tidak terdata di Kantor Urusan Agam (KUA), sehingga tidak memiliki buku nikah.
“Tahun ini sudah dianggarkan dana Rp250 juta. Ini merupakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hokum kepada rakyatnya. Untuk menerbitkan akta nikah harus adanya sidang isbath nikah di pengadilan, makanya nanti akan ada hakim keliling ke daerah. Program ini akan kami koordinasikan dengan Biro Tata Pemerintahan dan dengan Administrasi Kependudukan,” ungkap guru besar UIN Ar Raniry tersebut.
Masih menurut Syahrizal, pihaknya juga akan melakukan pendidikan bagi ahli hisab dan ru’yat. Hal inidilakukan agar lahirnya para ahli yang bias menentukan arah kiblat yang benar, awal Ramadhan, hilal, dan hari raya. Ada sekitar 70 calon ahli hisab dan ru’yat yang akan dilatih. Mereka merupakan perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Aceh.
Mereka nantinya akan menjadi tenaga ahli di daerah masing-masing dalam hal hisab dan ru’yat, sehingga tidak ada lagi perselisihan dalam masyarakat. “Kami juga sedang mengupayakan penempatan teleskop mini di tiga zona, yakni timur, tengah dan barat selatan. Dengan teleskop itu nantinya bias diketahui kapan hilal, awal Ramadhan, dan hari raya. Para ahli inilah nantinya yang akan melalukan hisan danru’yat,” kata Syahrizal.[pariwara]