Friday, February 28, 2020

Pemerintah Aceh Bentuk Tim Advokasi Migas

Must Read

Pascagempa, Empat Sekolah Belajar di Tenda

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Pascagempa berkekuatan 6,7 skala righter, empat sekolah di Kota Subulassalam terpaksa melaksanakan proses belajar-mengajar...

Belanda Mengganggu Kemerdekaan Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Hari ini, 130 tahun lalu (26 Maret 1873), Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, setelah...

KIP Pidie Keluhkan Dana Pilkada

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie mengeluhkan dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga kini...

FOTO | Prosesi Imlek

Seorang penganut ajaran Budha mengikuti prosesi sembahyang Imlek yang menjadi tradisi dalam menyambut Tahun Baru penanggalan China di Vihara...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Pemerintah Aceh akan membentuk tim untuk mengadvokasi kasus pemotongan dana minyak dan gas untuk Aceh yang mencapai 70 persen. Pemerintah Aceh tak main-main. Pasalnya, pemotongan itu telah mengancam keberlangsungan program pembangunan yang telah dicanangkan.

“Pemotongan dana migas telah mengganggu program pembangunan di Aceh,” ujar Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam konferensi pers di gedung DPRA, Senin (11/5).

Nazar menyebutkan, Pemerintah Aceh paham soal turunnya harga pasaran minyak mentah dunia. Tim advokasi nantinya akan mendesak Pemerintah Pusat untuk transparan dalam mengelola dana migas. “Saat pasaran minyak di dunia naik, Aceh tidak mendapat jatah. Giliran turun, Pusat memotong hingga Rp783 miliar,” ungkap Nazar.

Sementara Ketua DPR Aceh Sayed Fuad Zakaria mengatakan, tim advokasi yang dibentuk beranggotakan pihak eksekutif, legislatif, pakar, dan akademisi. Advokasi akan terus dilakukan hingga adanya klarifikasi dari Menteri Keuangan.

Advokasi akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk jangka pendek, tim akan meminta Departemen Keuangan meluruskan Peraturan Menteri Keuangan melalui surat Permenkeu No. 52/PMK.07/2009. “Langkah kedua, mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan pengelolaan hasil minyak dan gas yang telah disusun dalam UU PA,”kata Sayed. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Jajan Pakai Uang Palsu, Dua Warga Aceh Ditangkap Polisi

LHOKSEUMAWE | ACEHKITA.COM - Dua warga Aceh ditangkap polisi di Kota Lhokseumawe, setelah jajan makanan dan minuman dengan uang...

Diskusi Quo Vadis Rencana Investasi Aceh, Yuk!

Institute for Strategic and Policy Studies (ISPS) yang berkantor di Jakarta, bekerja sama dengan Aceh Bisnis Club (ABC) Jakarta, dan Donya Ekonomi Aceh (DEA),...

Wali Nanggroe Bertemu Dubes Uni Eropa Bahas MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-haythar bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, membahas...

Daftar Nama 22 Petugas Haji 2020 Kloter Aceh yang Lolos Seleksi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengumumkan 22 nama calon petugas haji Aceh yang lulus dalam seleksi petugas haji...

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau menyaksikan peragaan model yang mengenakan...

More Articles Like This