BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah, mengingatkan bahwa potensi kecurangan dalam Pilkada Aceh sangat besar mulai masa tenang, hari pencoblosan hingga proses penghitungan suara.
“Potensi kecurangan sangat besar, karena adanya teror dan intimidasi terhadap masyarakat, kepala desa dan penyelenggara di tingkat desa untu memenangkan calon tertentu,” katanya di Banda Aceh, Jumat.
Menurut dia, bahwa potensi intimidasi berpeluang terjadi di pedalaman karena sulit dijangkau pemantau Pilkada dan susahnya akses informasi. “Berdasarkan pengalaman Pilkada 2006 dan Pemilu Legislatif 2009, pola intimidasi bentuknya kalau calon tertentu tak menang, maka kepala desa atau petugas TPS akan didata dan keamanannya tidak terjamin,” katanya.
Selain itu, tambahnya, potensi kecurangan bisa dilakukan pihak penyelenggara yaitu saat dilakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Hal itu terjadi ada penyelenggara yang diancam oleh pendukung tertentu adan berpihak pada salah satu calon.
“Memang sulit untuk menyebutkan siapa yang melakukan intimidasi karena tak ada bukti dan saksi karena biasanya masyarakat tidak mau melaporkan kalau dia diteror atau diancam oleh pendukung calon tertentu,” katanya.
Nyak Arief mengimbau masyarakat Aceh agar melawan setiap bentuk intimidasi dan teror karena “kalau kita takut, kelompok itu semakin bertambah merajalela melakukan aksinya sehingga dapat menciderai proses demokrasi yang sedang kita bangun di Aceh.”
Dia juga mendesak aparat keamanan untuk mengantisipasi dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat Aceh agar dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya, tanpa paksaan dan intimidasi.
Panwaslu Aceh telah menyebar 270 relawan ke daerah rawan potensi intimidasi. Selain itu, sejumlah lembaga pemantau baik lokal, nasional dan internasional juga telah mengirim relawannya untuk melakukan monitoring.[]