BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Partai Aceh yang menguasai Parlemen Aceh berjanji akan memperjuangkan usulan jeda (moratorium) pertambangan di Aceh, setidaknya untuk jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Apalagi, selama ini uang yang mengalir untuk pembangunan di daerah bekas konflik ini juga sangat banyak.
Sekretaris Jenderal Partai Aceh Jahja Muadz mengatakan, pihaknya setuju untuk mengusulkan adanya jeda pertambangan ini. Karenanya, ke depan aktivis Partai Aceh yang duduk di parlemen akan memperjuangkan pemberdayaan ekonomi yang berbasis agrobisnis.
“Ke depan, galian batu bara, emas, gas dan minyak kita usahakan berhenti dulu, karena kita menunggu anak-anak Aceh untuk sekolah dulu,” kata Jahja Muadz dalam sebuah diskusi di Ajong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (26/6).
Aktivis Aceh Institute, Fajran Zein, menyebutkan, Partai Aceh yang menguasai parlemen harus memperjuangkan jeda pertambangan ini. “PA punya otoritas, karena menguasai parlemen dan eksekutif, untuk menggolkan isu ini dengan berbagai cara,” sebutnya.
Fajran menyebutkan, strategi pembangunan Aceh yang berwawasan lingkungan perlu adanya moratorium pertambangan, yaitu penghentian penggalian tambang di Aceh. “Semua hasil bumi dihentikan dulu, jangan dikorek-korek,” kata Fajran Zein,
Dia menambahkan, moratorium pertambangan ini pernah diterapkan pemerintah Amerika Serikat, yang menyimpan cadangan emasnya. “Mereka mengambil emas dari negeri orang. Di Aceh, saya pikir tak perlu mengambil dari negeri orang, tapi uang yang sudah ada berlimpah. Jadi untuk apa eksplorasi lagi?” ujarnya.
Sementara jeda penggalian tambang ini dilakukan, kata Fajran, pemerintah Aceh harus menyekolahkan anak-anak Aceh untuk menguasai sektor pertambangan. “Jangan nanti setelah dieksplorasi, orang Aceh malah jadi supir dan satpam,” kata Fajran. []