Untuk mensosialisasikan nama Aceh bagi warga ibukota Jakarta, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan: “Hadirin sekalian, perlu diketahui, sekarang nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah diganti seperti semula menjadi ACEH, tolong disebarluaskan”.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hadir di acara seminar “Menggerakkan Kawasan Sabang Sesuai Statusnya”, di Hotel Borobudur, Jakarta, selasa(19/5) siang jam 12:30 WIB, yang diadakan oleh BPKS (Badan Penguasaan Kawasan Sabang).
Pak Gubernur, kapan nama NAD berubah menjadi Aceh? Setelah berpikir sejenak, beliau menjawab: Sejak keluar Peraturan Gubernur tanggal 7 April 2009″.
Setelah makan siang usai, acara ramah tamah antara para peserta seminar, saat ditanyai lebih lanjut, mengapa nama NAD diubah menjadi Aceh, beliau menjawab: “Aceh ya Aceh, sejak dahulu; nama NAD itu hanya pemberian pusat (Jakarta) agar menarik perhatian bagi GAM bahwa Aceh telah menjadi Nanggroe / Negeri (Nanggroe Aceh Darussalam).”
“Itu hanya akal-akalan pusat saja, yang penting substansinya; ngapain NAD-NAD, palak kali (marah sekali) Aku saat mendengar orang ngomong (bicara) NAD-NAD, mau Aku pukul orang itu yang ngomong NAD-NAD”, ujar Irwandi.
Menyinggung baru sekarang tahun 2009 NAD berubah menjadi Aceh, “Sekarang Aku Gubernur nya, Aku yang berkuasa di Aceh”, kata Irwandi Yusuf berapi-api.
“Lihat saat PON (Pekan Olahraga Nasional) berlangsung, dahulu Aceh pada parade pembukaan selalu di urutan awal, karena sesuai abjad A (Aceh); setelah diganti NAD menjadi paling akhir, sebab abjad N (NAD)”.
Tentang perubahan nama provinsi NAD menjadi Aceh kembali, apakah pusat sudah setuju? ” Ya sudah, pusat sudah Aku surati, mereka setuju; sekarang semua kop surat, nama plang kantor, cap stempel sudah diganti menjadi ACEH”.
“Kamu sudah makan? makan dulu ke sana, sudah pak”, menutup percakapan siang itu. Sebelumnya terlihat Irwandi Yusuf turut antre mengambil makan, setelah itu beliau buru-buru pulang ke Aceh, masih banyak kerjaan, datang ya ke Aceh, main- main ke Sabang.
“Aceh sudah aman lho, tidak seperti di Jakarta, banyak copet, maling, jambret, kita berjalan sering di tabrak orang,” kata Irwandi sambil tertawa.
“Aku capai kerja ngurusin Sabang, tapi pusat (Jakarta) selama sembilan tahun, status Sabang belum dapat bergerak secara optimal, karena belum ada PP (peraturan pemerintah) yang dikeluarin, jadi implementasi UU NO. 37 tahun 2000 dan UU NO 11 Tahun 2006 terhambat.”
Pengembangan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk 20 tahun kedepan butuh investasi Rp11,043 trilyun, saat ini baru Rp 1,2 trilyun yang di berikan pemerintah kepada Aceh.
Wassalam
RACHMAD YULIADI NASIR
Pemerhati Publik & Media
rbacakoran at yahoo dot com