BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Masyarakat Transparansi Aceh meminta masyarakat untuk mewaspadai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama yang dilakukan melalui proses legislasi.
Anggota Badan Pekerja MaTA Baihaqi menyebutkan, upaya pelemahanan KPK melalui proses legislasi di antaranya terlihat dari Rancangan Undang-undang KUHP dan KUHAP yang masuk dalam program legislasi nasional 2015-2019.
RUU tersebut memberikan kewenangan bagi KPK untuk menghentikan penuntutan perkara –klausul ini bertentangan dengan UU KPK. “Dalam RUU KUHAP ini juga memberikan kewenangan yang sangat besar terhadap Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dalam RUU KUHAP, HPP memiliki kewenangan menangguhkan penahanan, memberikan izin atau tidak terhadap penyitaan, penyadapan, dan membatalkan tindak penyadapan,” kata Baihaqi dalam siaran pers yang diterima acehkita.com, Selasa (23/12/2014).
Poin lain yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan KPK, urainya, adalah putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi di tingkat pengadilan pertama atau banding, JPU tidak bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung.
Sementara itu, dipandang juga bahwa RUU KUHP berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mawardi Ismai, akademisi Hukum dari Universitas Syiah Kuala. Dia menyebutkan 2 potensi yaitu melalui pengaturan delik korupsi dan ancaman hukuman yang lebih ringan. “Ada delik korupsi yang dihilangkan atau dialihkan menjadi delik lain. Hakim yang menerima suap dimasukkan dalam tindak pidana jabatan. Juga gratifikasi dihilangkan, yang ada hanya suap,” jelasnya.
Aktivis Aceh Wiratmadinata sebagai salah seorang peserta diskusi, menyebutkan, RUU KUHAP tidak selaras dengan komitmen negeri ini yang sudah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan dengan kekuatan penuh. “Sudah menjadi komitmen bangsa bahwa kita harus serius melawan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dengan mengggunakan perangkat dan gebrakan yang luar biasa juga,” ungkapnya. []
