MaTA: Touring Moge Tidak Ada Relevansi Dengan Tugas BRA

0
177
Koordinator Mata Alfian

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Masyarakat Trasnparansi Aceh (MaTA) menolak secara tegas penggunaan anggaran Aceh untuk kegiatan “Touring Moge” dengan mengambil momentum 15 tahun memperingati perdamaian Aceh.

“Ini kebijakan gagal paham dan sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkadilan terhadap korban konflik,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada acehkita.com.

Menurutnya, BRA yang dibentuk dengan Qanun No. 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana diungkapkan ketua BRA sehingga pernyataan itu dianggap tidak masuk dalam lingkaran gagal paham.

Dalam catatan MaTA, kata Alfian, Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 bukan kali ini saja mengeluarkan kebijakan berulang tidak waras dan ini patut dihentikan.

“BRA dibentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh bukan untuk pejarahan anggaran 305,6 juta,” tegasnya.

Menurutnya, touring moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak relevansi dengan tugas dan wewenang BRA.

Pemerintah Aceh sudah saatnya memikirkan program yang waras waras saja, misalnya pada momentum hari damai, bertemu korban konflik, sejauh mana pemenuhan hak hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal, imbuhnya.

BRA, tambah Alfian, memiliki mandat yang berasaskan keadilan, sementara program touring moge jelas tidak memilik rasa keadilan karena di saat pemenuhan dan pemulihan korban belum tuntas, “anda malah menjadikan mereka sebagai objek untuk kepentingan penikmat kekuasaan dan ini sama sekali tidak dapat ditoleransikan.”

Untuk itu, MaTA mendesak dewan pengarah BRA (Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kejati dan MPU Aceh untuk dapat menghentikan touring moge sehingga tidak melukai mental bagi korban konflik.

“Kami sangat percaya terhadap kemampuan badan pengarah BRA untuk dapat memastikan pembatalan terhadap program tersebut karna memboroskan anggaran saja,” tegasnya.

Penolakan terhadap touring moge juga disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Komisi untuk Kasus Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, dengan menyatakan kegiatan itu tidak sensitif di tengah masih belum selesainya persoalan kemanusiaan di masa lalu yang menjadi tugas pokok BRA.

“Kegiatan itu hanya sekadar menghambur-hamburkan uang Aceh hasil refocusing APBA tahun ini. Anggaran refocusing seharusnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 di Aceh, bukan malah untuk jalan-jalan dan dihambur-hamburkan,” katanya.

Menurut Husna, touring moge itu adalah cerminan bahwa Pemerintah Aceh yang ucapan tak serupa dengan yang dikerjakan.

“Pemerintah Aceh harusnya melarang kegiatan pengumpulan orang dalam jumlah lebih dari 10 orang. Aturan ini harusnya dilaksanakan mulai dari pemerintah sendiri. Bukan malah dilanggar sendiri,” ujarnya.

Ketua BRA Pusat Teungku Fakrurrazi mengaku, munculnya touring moge bekerjasama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) setelah refocusing APBA 2020 pandemi virus corona.

“Itu bukan usulan kegiatan dari BRA. Kami tidak pernah mengusulkan sebelumnya. Kegiatan itu muncul setelah terjadinya refocusing APBA. Kegiatan itu dititipkan ke BRA dan kami harus melaksanakannya,” kata Fakrurrazi. 

Dia menambahkan touring moge itu akan mengampanyekan bahwa Aceh sudah sangat aman dan layak bagi investasi.[]

ACEHKITA.COM menerima bantuan dana dari Google News Initiative (GNI) melalui program Journalism Emergency Relief (JER) Fund sebesar US$5.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.