BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sekitar 500 massa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA) berunjukrasa di depan kantor DPR Aceh, Selasa (15/11). Mereka menuntut agar pemilihan ditunda. Di waktu bersamaan, delegasi Uni Eropa tengah bertemu dengan pimpinan Dewan untuk membicarakan perkembangan politik menjelang pemilihan kepala daerah Aceh.
Massa KMPA melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Raya Baiturrahman ke gedung Parlemen Aceh yang terletak di Jalan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh Kuta Alam Banda Aceh. Mereka mengusung spanduk dan poster yang meminta agar pelaksanaan pilkada Aceh dihentikan.
Spanduk besar berwarna biru mereka bentangkan sebagai latar aksi. Pada spanduk itu tertulis sejumlah butir Undang-undang Pemerintahan Aceh No 11/2006 dan Pakta Perdamaian GAM-RI yang ditandatangani di Helsinki.
Sejumlah poster bertuliskan MK Harus Bertanggung Jawab juga diusung peserta unjukrasa. Mahkamah Konstitusi dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan keputusannya mencabut Pasal 256 UUPA.
Koordinator Aksi Nur Azizah mengatakan, kedatangan mereka ke gedung Parlemen untuk memberikan dukungan kepada lembaga itu yang juga menuntut penundaan pilkada.
“Kami datang ke sini untuk menyelamatkan perdamaian,” kata Nur Azizah melalui pengeras suara dari atas truk.
Teriakan Nur Azizah disambut yel-yel “Hidup UUPA” oleh massa. Nur Azizah menyebutkan, massa yang datang berdemo hari ini sama sekali tidak mendapat perintah dari partai tertentu. “Kami datang tanpa ada paksaan,” kata dia.
Aksi 500an massa ini merupakan rangkaian dari aksi yang dilancarkan untuk meminta penundaan pilkada. KMPA sukses menggalang massa di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Lhokseumawe dan Aceh Utara, serta di Aceh Barat Daya. Aksi hari ini menyebabkan polisi menutup ruas jalan Teungku Daud Beureu-eh. Lalulintas dialihkan ke jalan arteri.
Unjukrasa mendapat pengawalan ketat seratusan aparat kepolisian.
Sementara itu, Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengadakan pertemuan tertutup dengan delegasi Uni Eropa yang dipimpin Penasehat Politik Uni Eropa di Jakarta Charles Whitely. Mereka akan membicarakan masalah politik di Aceh, terutama soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. []