BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Ketua Mahkamah Konstitusi Mohamad Mahfud MD mengaku prihatin dengan kasus korupsi yang marak terjadi belakangan ini. Menurutnya, pelaku korupsi dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi yang pintar, tapi tidak memiliki nurani.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud ketika menjadi Dies Reader pada Dies Natalis Universitas Syiah Kuala ke-51 di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Jumat (31/8). Hadir dalam dies natalis tersebut, Penjabat Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Staf Ahli Menteri Pertahanan Adnan Ganto, para guru besar dan dosen, serta mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
Mahfud menyebutkan, para koruptor yang menilep uang rakyat di Indonesia hampir 95 persen merupakan lulusan perguruan tinggi. “Semakin tinggi pendidikannya, semakin canggih pula (cara) korupsinya,” kata Mahfud.
Menurutnya, selama ini perguruan tinggi di Indonesia hanya memproduksi sarjana, bukan sarjana yang mempunyai intelektualitas dan bernurani. “Banyak sarjana, bukan hanya menjadi beban negara, tapu merusak moral,” sebut bekas Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid itu.
Banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi koruptor, sebut Mahfud, dikarenakan sistem dan konsep pendidikan Indonesia yang belum matang. Berdasarkan konstitusi negara, pendidikan itu bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa.
“Bukan hanya mencerdaskan otak manusia. Selama ini, pendidikan hanya dilakukan untuk mencerdaskan otak,” kata dia.
Dalam menyelenggarakan pendidikan, kata Mahfud, pemerintah melupakan konsep mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terjadi disorientasi.
“Seharusnya mencerdaskan otak dan memuliakan watak,” papar bekas Menteri Kehakiman dan HAM pada era Megawati. “Selama ini, watai tidak diperhatikan, makanya banyak orang yang otaknya pintar, tapi hatinya tidak ada. Akibatnya,banyak sekali muncul garong yang menilep uang rakyat.”
Banyaknya koruptor yang lulusan perguruan tinggi, lanjut Mahfud, karena terjadinya disorientasi pada konsep pendidikan nasional. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah menyusun konsep pendidikan yang terintegrasi antara ilmu dan agama.
“Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh ada sekularisasi pendidikan,” pungkasnya. []