Thursday, April 9, 2020

LBH Tolak 5 Rancangan Qanun

Must Read

Ribuan Warga Hadiri Maulid Akbar

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Ribuan warga Aceh memadati halaman Mesjid Raya Banda Aceh untuk menghadiri maulid akbar diadakan...

Sanggar Seni Seulaweut Bakal Tampil di Festival Melayu

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Sanggar Seni Seulaweut mahasiswa IAIN Ar-Raniry Banda Aceh akan tampil pada Festival Melayu Asia...

Grup Musik Debu, Manggung di Banda Aceh

Personil kelompok musik Debu melantunkan satu tembang saat konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (16/4). Grup musik religi asal...

Indonesian All Star Kantongi Modal Awal

BOGOR | ACEHKITA.COM - Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Afrika Selection 3-0, pada laga ujicoba di Pusdiklat Sawang, Bogor, Selasa...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menolak lima rancangan qanun yang sedang dibahas di DPR Aceh. Rencananya, kelima rancangan itu akan disahkan menjadi qanun pada Senin lusa. LBH menilai, DPR Aceh demisioner ini tidak tepat untuk mengesahkan produk legislasi.

“Kualitas qanun itu sangat diragukan (kualitasnya) mengingat dibuat dalam waktu yang singkat,” kata Wakil Direktur bidang Internal LBH Banda Aceh Kamaruddin dalam siaran berita yang diterima acehkita.com, Jumat.

Kelima rancangan qanun yang ditolak LBH yaitu Rancangan Qanun Penanaman Modal, Jinayah, Hukum Acara Jinayah, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dan Rancangan Qanun Wali Nanggroe. Khusus Rancangan Qanun Wali Nanggroe, pihak eksekutif juga menolak membahas lebih lanjut, karena dinilai belum saatnya qanun itu disusun.

Kamaruddin menyebutkan, lima rancangan qanun itu terkesan dikebut, apalagi 69 anggota DPR Aceh itu akan segera mengakhiri masa jabatannya akhir bulan ini.

”Setiap produk hukum tidak boleh dipaksakan secara prakmatis dan hanya terkesan mengerjakan target,” kata Kamaruddin.

Dia menilai, pembuatan dan pengesahan segala produk legislasi selayaknya disahkan oleh anggota DPR Aceh yang baru hasil Pemilui 2009. ”Mereka lebih legitimate untuk mengesahkan produk hukum mengingat secara politik anggota DPR Aceh hasil Pemilu kemarin sesuai MoU Helsinki dan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh,” kata Kamaruddin.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Moharriadi menolak disebutkan bahwa pembahasan lima rancangan qanun di parlemen merupakan bentuk kejar-tayang, sebelum mereka menghabiskan masa jabatannya.

Hal senada dikemukakan Bahrum M. Rasyid, ketua Panitia Khusus XII Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. “Kita berkewajiban menuntaskan amanat prolega ini,” kata Bahrum. []

5 COMMENTS

  1. Yang terpenting sosialisasinya ke masyarakat, dan pembahasan dulu ditingkat bapak-bapaklah dulu agar singkron, jangan cepet-cepet ditekenkan ke gubernur, ntar masyarakat juga bingung bacanya, karena ada yang setuju ada yang enggak, yang penting Zina itu dosa dan enggak boleh, itu aja kok reepot…, ntar Zina di dunia tau gak diakhirat ganjaranya ; “anunya tu dipotong-potong dan di masukin besi panas; takut gak?”
    dan yang terpenting lagi, ialaaah hukuman itu bukan hanya untuk rakyat jelata dan masyarakat biasa yang terkena hukum. sudah ada contoh seperti penjudi di aceh yang di cambuk juga kasus lainnya, tapi kalau untuk orang tertentu seperti pejabat korup kenapa tidak di berlakukan hukuman yang setimpal,

  2. Kalo dipikir2 pelaksanaan hukum selama ni cm utk golongan bawah aja,kalo ada yg ketangkap judi di pos ronda cpt2 dicambuk tapi kenapa para pemakan uang haram yg hrs nya jd milik rakyat malah utk memperkaya diri sndiri/korupsi seakan tak tersentuh hukum? Dimana letak hukum?Utk apa hukum ini itu kalo gak dijalankan. Sekian tremonk gaseh

  3. Memanglah para anggota dewan kita, dulu2nya kemana aja…?
    Baru sekarang ni ye ingat ama PR nya, itupun karna diingetin kadang. Makanya jangan kebanyakan ngitung duet n jalan2 ke luar negeri.

  4. Dalam kontek tugas dan wewenang ok2 saja merancang dan mengesahkan qanun, kpanpun itu slama masih menjabat anggota legislatif. Dlm kontek nurani, alangkah indahnya bila rancangan qanun itu di sahkan bilamana memang sudah bnar2 sempurna menurut penilaian hati nurani kita smua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Tiga Pasien Positif COVID-19 di Aceh Sembuh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Tiga pasien positif corona atau COVID-19 di Aceh dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah...

200 Pengemudi Ojek Daring di Aceh Peroleh Bantuan Sembako

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 200 pengemudi ojek daring di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh, memproleh bantuan sembako dari Forum...

Update Corona di Aceh: Sudah 37 PDP COVID-19 Pulang dari RS dan Sehat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 37 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau COVID-19 di Aceh dilaporkan sembuh dan telah pulang dari...

Update Corona di Aceh: ODP Bertambah Jadi 893, PDP 45, dan Hasil Swab EY Negatif

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 di Aceh kembali bertambah. Kali ini ODP bertambah 96 orang menjadi...

Surat Wali Nanggroe Kepada Para Tenaga Medis

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga medis yang saat ini menjadi garda...

More Articles Like This