BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Komite Peralihan Aceh (KPA) didesak agar segera memberikan rekomendasi tertulis kepada Gubernur Aceh untuk memecat ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), karena dianggap telah mengkhianati semangat perdamaian Aceh dan melukai hati para korban konflik, terutama masyarakat sipil dan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Desakan tersebut disampaikan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad dan mantan presiden mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rizki Ardial dalam siaran pers yang diterima acehkita.com, Rabu sore (12/8/2020), menyusul beredarnya surat Sekda Aceh ke para bupati dan walikota di Aceh terkait memfasilitasi pengamanan jalan sepanjang rute dilakukan “Tour Hari Damai Aceh”.
“Ketua BRA telah melakukan kesewenang-wenangan atas penderitaan rakyat Aceh, dan tidak mampu menerjemahkan substansi perdamaian Aceh,” ujar Zulfikar.
“Koalisi NGO HAM melihat surat Sekda Aceh itu sebagai tindakan pengkhianatan terhadap upaya menjaga perdamaian, pemenuhan hak korban konflik, eks kombatan dan butir-butir MoU Helsinki.”
Menurutnya, BRA dibentuk sebagai indikator ukur bahwa perdamaian Aceh berjalan ke arah yang semakin hari semakin baik.
“Tapi sekarang belum sampai ke taraf tersebut, jadi seharusnya pemerintah Aceh harus berpikir bagaimana cara masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup, bukan dengan hura-hura show motor mewah di atas penderitaan dan air mata korban konflik,” katanya.
Zulfikar menambahkan BRA seharusnya menitikkan kegiatan dan program kerjanya pada pemulihan kondisi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat aceh untuk perdamaian.
“Berapa banyak korban jiwa, baik masyarakat sipil, eks kombatan GAM dan aparat keamanan saat terjadinya konflik. Apa yang sudah pemerintah berikan untuk keluarga korban, sudahkah keluarga korban hidup lebih layak, keadilan bagi korban dan anak korban untuk mendapat pendidikan yang memadai,” ingatnya.
Di usia perdamaian ke-15 tahun, lanjut Zulfikar, refleksi ini yang harus dilakukan Pemerintah Aceh, bukan dengan “gaya feodalistik yang sangat melukai hati para keluarga korban dan sangat tidak etis dilakukan dengan kondisi Aceh sekarang.
Koalisi NGO HAM juga meminta kepada seluruh bupati/wali kota menolak rombongan itu hadir di kabupaten mereka.
Peringatan damai Aceh haruslah memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan kesadaran moral yang baik, agar tidak terus menimbulkan luka bagi para korban di masa konflik.
“Kami sangat menyayangkan apa yang dilakukan Pemerintah Aceh. Semangat perdamaian yang seharusnya kita rawat bersama ternodai dengan pola yang dilakukan BRA,” pungkas Zulfikar.
Hal senada juga dikatakan Rizki dengan menyebutkan apa yang dilakukan Pemerintah Aceh sangat tidak reflektif, tidak substantif dari makna peringatan damai dan tujuan damai itu sendiri.
“BRA mestinya bukan untuk tampil penuh hura-hura karena masih banyak masalah perdamaian yang belum selesai di Aceh, masih banyak korban konflik yang belum merasakan kesejahteraan pasca perdamaian,” ujarnya.
Di usia 15 tahun, lanjut Rizki, perdamaian belum berdampak pada penguatan pertumbuhan ekonomi rakyat, hanya saja dirasakan oleh pejabat, politisi dan elite pengusaha di lingkaran pemerintahan.
Dia juga meminta meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Sekda Aceh, karena dengan cara Pemerintah Aceh memperingati hari perdamaian, maka sangat melukai hati rakyat Aceh, terutama korban konflik.
“Kita tidak ingin muncul konflik-konflik baru di Aceh, dan kami meminta gaya-gaya baru melukai hati orang Aceh seperti tour motor gede di hari perdamaian segera dihentikan,” tegasnya.[]
