BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sekitar dua puluhan korban tsunami yang kini tinggal di barak, berunjukrasa ke Kantor Gubernur Aceh, Senin (28/12). Mereka meminta Pemerintah menertibkan dan mengusut penggunaan rumah bantuan di Mireuk Lamreudeup dan Labuy, Aceh Besar, karena disinyalir banyak ditempati oleh mereka yang tak berhak, bukan korban tsunami.
Ani Mujiani, koordinator aksi, mengatakan, mulanya rumah bantuan yang dibangun di Lamreudeup dan Labuy, diperuntukkan untuk korban tsunami yang tinggal di barak Bakoy, Ulee Lheue, Banda Aceh dan Barak Raider Lambaro, Aceh Besar.
“Tapi waktu kami pindah ke sana, rumah itu sudah diserobot orang,” kata Ani, yang mengaku penghuni barak Bakoy.
Akibat rumah untuk mereka diserobot, kata Ani, puluhan korban tsunami yang belum mendapat rumah terpaksa tinggal di barak.
Di barak Bakoy sendiri, kini penghuninya mulai kelabakan karena pemilik tanah sudah meminta mereka membayar uang sewa.
Ani meminta Pemerintah memperhatikan hal ini.
Tak lama di luar, tiga perwakilan pengunjukrasa diizinkan menemui Wakil Gubernur Muhammad Nazar.
Menanggapi tuntutan pendemo, Nazar berjanji pihaknya akan menertibkannya dan bila diperlukan melibatkan penegak hukum.
“Tapi kita akan duduk rapat dulu dengan BKRA, mantan orang-orang BRR dan juga bupati Aceh Besar dan walikota Banda Aceh,” katanya.
Terkait tanggal rapat, Nazar belum memastikan. “Kita lihat dulu, kapan mereka bisa.”
Nazar tak menampik banyak dugaan penyalahgunaan rumah bantuan. Menurutnya, ini terjadi akibat penyakit sosial yang terjadi di masyarakat dan sangat sensitif.
Usai mendengar janji Wagub, pengunjukrasa pun bubar sekitar pukul 12.30 WIB. []