BANDA ACEH,acehkita.com. Hendra Fadli, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, optimis parlemen Aceh hasil Pemilu 2009 yang didominasi politisi Partai Aceh, akan memperjuangkan hak korban pelanggaran HAM.
”Dapat dikata ada ikatan emosional antara korban dan calon anggota legislatif dari PA, jadi naif bila mereka tidak peduli nasib korban,” ujar Hendra, Senin (27/4).
Namun begitu, Hendra berharap parlemen Aceh menunjukkan sikap kongret untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat korban. Caranya, mendorong reparasi korban pelanggaran HAM.
”Tindakkan kongretnya bisa melalui penganggaran dana untuk korban konflik, baik disalurkan lewat BRA atau program reguler pemerintah Aceh,” jelas Hendra.
Selain itu, parlemen Aceh juga diharapkan memperjuangkan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Apalagi draf inisiatif sudah diselesaikan kelompok masyarakat sipil. Menurut Hendra, parlemen nantinya hanya tinggal membahas.
”Bisa saja selanjutnya, parlemen Aceh mengirim surat desakkan agar parlemen nasional dan pemerintah pusat segera mewujudkan itu,” tegas Hendra.
Pihaknya juga mengharapkan parlemen Aceh, mendorong terbentuknya pengadilan HAM. Menurut Hendra, keduanya memang wewenang parlemen pusat. Namun dibutuhkan sikap politik yang solid dari parlemen Aceh untuk memperjuangkan itu.
”Parlemen Aceh harus mewujudkan sikap masyarakat korban. Bila tidak, sama saja dengan parlemen nasional hasil Pemilu pertama usai gerakan reformasi. Berubah hanya regulasi tapi lemah implementasi,” ujarnya.[]