BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh meluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung di tingkat provinsi dan 20 kabupaten/kota.
Peluncuran pilkada serentak berlangsung dalam sebuah seremoni di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (2/8/2016). Peluncuran ini sekaligus menandakan bahwa tahapan pilkada telah dimulai sejak hari peluncuran.
Launching ini ditandai dengan tabuhan tambo atau beduk oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Komisioner KPU Pusat Arief Budiman dan Sigit Pamungkas, Kapolda Aceh, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, DPRA, dan Ketua KIP Aceh. Tambo menjadi maskot pilkada Aceh 2017.
Aceh akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota secara serentak pada 15 Februari 2017.
Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi menyebutkan pelaksanaan pemilihan secara langsung dan serentak telah dilakukan sejak pilkada 2006, setelah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersepakat mengakhiri konflik tiga dekade.
Dua kali pengalaman pilkada langsung dan serentak telah membuat Aceh memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan pemilihan di Indonesia. “Di saat daerah lain belum berpikir soal calon perseorangan, Aceh sudah membuka ruang untuk itu,” kata Ridwan Hadi.
Pilkada 2006, selain dari partai politik, juga diikuti oleh calon dari jalur perseorangan. Ini kemudian membuat sistem regulasi kepemiluan di Indonesia berubah –yang kemudian di daerah lain mengakomodasi sistem pencalonan independen.
Lalu, sebut Ridwan, pilkada 2011 dan 2012 yang berlangsung alot –ditandai lima kali penundaan– juga menjadi bahan pembelajaran bagi sistem pemilu di Indonesia.
Pada pilkada ini, calon gubernur atau bupati/walikota diusung melalui tiga jalur, yaitu calon perseorangan, partai nasional, dan partai lokal. Sebelumnya, partai politik lokal sudah mengikuti pemilihan dalam pemilu legislatif 2009.
“33 provinsi lain tidak mengenal istilah partai nasional, mereka hanya menyebut partai politik saja. Tapi Aceh memberi istilah baru, parnas karena ada partai lokal. Partai lokal bisa mengajukan calon kepala daerah,” ujar Ridwan.
Pengalaman pilkada Aceh di masa lalu, sebut Ridwan, menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan pemilihan di Indonesia.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta semua kalangan untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak ini. “Pelihara demokrasi dan stabilitas perdamaian. Jaga perdamaian,” pesan Zaini dalam sambutannya.
Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menjaga independensi dan profesionalitas agar menghasilkan pilkada berkualitas.
Hal senada diingatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Sigit Pamungkas. “Pastikan pilkada berlangsung damai,” ujarnya.
Sigit mewanti-wanti semua kontestan untuk tidak mempraktikkan money politics (politik uang) dalam merebut suara rakyat. “Kalau terbukti ada politik uang, maka calon itu akan didiskualifikasi,” ujarnya.
Ia meminta KIP, Panitia Pengawas untuk netral dan independen. “Jangan lakukan yang tidak boleh dilakukan,” sebut Sigit. []
