Enam partai politik politik lokal di Aceh siap meramaikan pemilu 2009 bersama partai nasional lainnya. Beragam persoalan muncul dalam upaya pemenangan dan menarik pendukung, dari intimidasi sampai kekurangan dana.
BENDERA-BENDERA partai lokal di Aceh menghiasi setiap sudut jalan. Dominan dibandingkan partai nasional . Demam partai lokal sampai pelosok, bahkan para kadernya ikut turun ke desa-desa terpencil untuk memenangkan pemilu 2009.
Ada enam partai lokal di Aceh yang berhak ikut pemilu, sebagai amanat dari perdamaian yang telah lahir di Aceh, 15 Agustus 2005 silam. Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang keberadaan partai lokal tersebut.
Partai Aceh (PA) adalah salah satunya. Partai itu dibentuk secara resmi pada tangal 7 Juni 2007, oleh para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Untuk menampung aspirasi politik masyarakat Aceh secara umum,” ujar Juru Bicara Partai Aceh, Adnan Beuransyah, pekan lalu.
Menurutnya, kader partai tidak hanya mantan gerilyawan, tetapi juga masyarakat umum. Partai ini terbuka bagi siapa saja. Adnan mengatakan PA memasang target tinggi untuk memenangkan Pemilu 2009 di Aceh dan akan menguasai parlemen baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
Target yang dipatoknya sekitar 70 persen. “Ini memungkinkan, karena kami tersebar di seluruh Aceh dan didukung oleh masyarakat. Kami kuat di seluruh wilayah Aceh,” ujarnya. Bahkan, jelasnya, banyak juga suku non-Aceh yang menjadi kader PA, seperti di Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Singkil dan Aceh Tenggara.
Dia mengatakan, kendala yang dihadapi partai selama ini adalah adanya intimidasi dari kelompok tak dikenal, seperti pengrusakan atribut, penurunan bendera dan bahkan lebih keras lagi, pembunuhan kader dan teror granat terhadap kantor dan aset mereka.
Programnya adalah merawat perdamaian. “Dengan perdamaian abadi, semuanya bisa dilakukan di Aceh,” ujarnya. Lainnya adalah menguatkan platform Partai Aceh untuk negosiasi politik dengan pusat. PA berkeinginan untuk memperkuat kewenangan pemerintahan sendiri di Aceh yang sesuai dengan amanat MoU Helsinki dan UUPA.
Untuk kepentingan itu, kader PA terus membina hubungan secara personal dengan orang-orang di pemerintah pusat maupun partai nasional. Kendati demikian, pihaknya secara intitusi belum memutuskan untuk berafiliasi dengan salah satu partai nasional.
Pengakuan Adnan, hampir tidak ada kendala soal dana. PA mendapat sokongan kuat dari rakyat dan para kader. Misalnya untuk cetak stiker, baju partai dan spanduk, itu umumnya dilakukan oleh personal kader PA. Sehingga pengurus partai tidak perlu memikirkan hal seperti itu.
Di luar partai yang dibentuk para mantan anggota GAM itu, Partai Rakyat Aceh (PRA) juga terus menebar simpati masyarakat. Partai yang resmi berdiri Maret 2007 silam didirikan oleh kalangan oleh anak-anak muda mantan aktivis mahasiswa, serta masyarakat kecil.
Sekretaris Jenderal PRA, Thamrin Ananda mengatakan kehadiran partainya bukanlah tiba-tiba. Ini adalah kelanjutan perjuangan dari banyak tokoh sosial dan politik yang sudah sejak lama terlibat dalam berbagai gerakan perubahan.
“Sejarah PRA dapat dirunut dari sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap penindasan sejak 1998 dan sebelumnya. Para aktivis mahasiswa, kaum intelektual, kaum agamawan, aktivis perempuan, kelompok petani dan nelayan serta rakyat korban pelanggaran HAM, adalah motor atau elemen utama lahirnya PRA. Sederhananya mereka inilah rahimnya dari PRA.”
PRA, kata Thamrin, mengusung sebuah ide untuk kesejahteraan massyarakat Aceh. Program yang dijual secara umum hanya tiga poin; menciptakan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas dan berdaulat atas sumber daya alam di Aceh.
Menurutnya, mereka fokus pada seluruh wilayah di Aceh, tidak ada kabupaten/kota yang diistimewakan dalam merekrut pemilih. Targetnya juga sama, minimal meraih satu kursi per daerah pemilihan untuk duduk di parlemen kabupaten/kota. Sementara untuk parlemen di provinsi, mereka mematok target 12 kursi dari 69 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). “Secara umum, kami ingin meraih suara total 25 persen dari tiga juta pemilih di Aceh.”
Dana didapat PRA dari dari kader partai sendiri. Tidak ada penyandang dana khusus di partai tersebut. Thamrin mengaku pihaknya sedikit kesulitan dalam masalah keuangan. Kendala lain soal politik uang yang dipraktikkan partai besar dalam mempengaruhi pemilih. “Banyak teror yang dilakukan oleh partai lain ke partai kami, bahkan sampai pencabutan atribut,” keluhnya.
Sejauh ini PRA juga belum memutuskan untuk berafiliasi dan koalisi dengan partai nasional maupun partai lokal lainnya. “Ini akan kami lakukan setelah kader kami ada di parlemen Aceh nantinya.”
Sementara itu, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) juga sedang gencar melakukan kampanye pemenangan pemilu 2009. Partai ini juga dipelopori oleh anak muda mantan aktivis, umumnya adalah yang dulu tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh, juga dengan singkatan SIRA. Partai ini dipimpin oleh Muhammad Nazar sebagai Ketua Majelis Partai, yang juga Wakil Gubernur Aceh. Sementara Muhammad Taufik Abda duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
Muhammad Taufik Abda mengatakan mereka punya basis di seluruh Aceh, bahkan sampai ke tingkat desa. Mereka yakin dapat mendulang suara pada dua pertiga wilayah Aceh. “Kader kami sampai ke pedesaan, tidak ada satu wilayah yang kuat, semua merata,” ujarnya.
Target dipasang 20 persen kadernya duduk di DPRA. Sementara di kabupaten/kota beragam, dari 10 sampai 30 persen wakilnya bisa duduk di parlemen wilayah tingkat dua.
Menurut Taufik, tidak ada kendala yang berarti mendera partainya. Hanya saja kendala dana yang sedikit berpengaruh terhadap kampanye partai. Mereka tidak punya donatur khusus atau mesin dana di partai itu, semua dana berasal dari kader partai.
Partai SIRA juga belum memutuskan untuk afiliasi dan koalisi dengan partai lain. “Kami fokus dulu untuk pemenangan pemilu 2009, soal afiliasi nanti kami pikirkan,” ujarnya.
Kemudian ada Partai Daulat Atjeh (PDA), lahir pada Februari 2008 lalu, partai ini dipelopori oleh para santri dan ulama. Ketua Partai, Harmen Nuriqmar menjelaskan, PDA didirikan dengan semangat pemberlakuan syariat Islam di Aceh. “Karena syariat belum berjalan optimal dan juga untuk memperjuangkan agar anggaran pembangunan Aceh nantinya dapat dinikmati masyarakat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, partai ini didukung oleh para santri dan ulama di seluruh Aceh. salah satu perbedaan mereka dengan partai lain adalah PDA diatur oleh ulama, termasuk dapat melakukan recall terhadap wakil di parlamen nantinya, jika diangap melanggar aturan partai.
Para ulama duduk sebagai dewan penasehat partai. “Tapi mereka tidak berpolitik praktis di PDA, hanya memberi inspirasi dan aspirasi baik terkait politik maupun sosial ekonomi.”
PDA juga menargetkan 20 persen dari jumlah kursi di DPRA. Kendala yang mereka mereka hadapi adalah dana dan juga intimidasi serta black campaign dari partai lain. “Ada teror melalui SMS, ada juga yang mengatakan kami partainya tidak jelas. Saya menilai, banyak pihak di Aceh yang belum siap berdemokrasi secara baik,” ujarnya.
Harmen berharap semua pihak di Aceh dapat memberikan pendidikan positif kepada masyarakat pemilih. Kepada semua partai juga berharap siap berkompetisi secara objektif dalam azas demokrasi, dan siap menerima kekalahan .
Selanjutnya adalah Partai Bersatu Aceh (PBA). Partai ini dipelopori oleh politisi asal Aceh yang saat ini tercatat sebagai salah seorang angota DPR-RI, Ahmad Farhan Hamid.
Kata Farhan, PBA lahir dengan mengusung ide pluralisme atau kemajemukan masyarakat Aceh. Hal itu perlu dipertahankan untuk membangun Aceh yang lebih maju dengan masyarakatnya yang kosmopolit. “Aceh adalah daerah dengan warga yang beragam suku, bagaimana upaya menyatukan ini demi kemajuan,” ujarnya.
Menurutnya, kekuatan pendukung mereka sudah cukup baik di seluruh wilayah pesisir Aceh, juga di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara wilayah tengah dan tenggara Aceh lainnya, belum terlalu kuat.
Soal dana, PBA tidak mengalami kendala yang berarti, kerena semua kader maupun pengurus mau berkorban untuk menghidupkan partai lokal tersebut. Kendala yang mendera partai itu selama ini adalah intimidasi. Farhan menyebutnya ada ancaman dari pihak tertentu, sehingga banyak kader yang merasa ditakut-takuti.
Juga ada kader PBA yang mendapat tindak kekerasan. “Saya hanya pesan, jangan balas dengan kekerasan, tapi lapor kepada aparat keamanan,” ujarnya.
PBA juga belum memutuskan untuk koalisi dengan partai lain. Soal target perolehan suara, Farhan enggan mengatakannya. “Saya yakin PBA akan mendapat suara yang signifikan,” ujarnya diplomatis.
Satu lagi partai lokal di Aceh adalah Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS). Partai yang lahir 3 Juni 2007 lalu juga dipelopori oleh politisi asal Aceh, Ghazali Abbas Adan. Menurutnya tujuan mendirikan partai tersebut untuk menegakkan demokrasi yang beradab, sekaligus memperbaiki politik Aceh yang telah terkontaminasi dengan ’politik premanisme’ dan ’politik uang’.
Ghazali mengatakan sulit pemilu 2009 berlangsung demokrasi di Aceh. Banyak ancaman dan intimidasi berlangsung di tingkat-tingkat desa, yang dilakukan oleh oknum beberapa partai lain yang menjalankan politik kotor. “Di kota memang jarang, tapi di desa-desa sangat brutal. Panwaslu juga kurang punya nyali di Aceh,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, ancaman yang dilakukan terhadap masyarakat sudah melebihi semasa orde baru. “Kita dulu melawan orde baru, tetapi sekarang di Aceh intimidasi dalam pemilu melebihi masa lalu,” ujarnya.
Ghazali mengatakan, PAAS sebenarnya punya pendukung banyak di pantai timur dan selatan Aceh. Tetapi karena banyaknya intimidasi yang dilakukan terhadap kadernya, partai itu sulit bergerak. “Kita hanya berharap satu daerah pemilihan ada satu calon dari kami untuk duduk di parlemen Aceh,” sebutnya. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, dibagi delapan Daerah Pemilihan (DP) untuk menempatkan wakil di parlemen Aceh.
Sumber dana, menurut Ghazali, PAAS tidak mempunyai anggaran permanen untuk operasional, semua diperoleh dari sukarela masyarakat pendukung partai tersebut.
Kendati sulit, dia menaruh harapan kepada masyarakat Aceh dan semua pihak, agar dapat memperjuangkan dan menjaga bagaimana pemilu 2009 di Aceh dapat berlangsung demokratis. []