BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sebanyak 35 pasang kandidat pemilihan kepala daerah di Aceh berkumpul di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (16/1) pagi. Mereka membahas isu kekinian mengenai pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. Dalam salah satu butir kesepakatan bersama, mereka menolak penundaan pilkada.
Pertemuan para kandidat digagas untuk mencermati gugatan Kementerian Dalam Negeri terhadap tahapan pemilihan yang tengah dijalankan Komisi Independen Pemilihan. Dalam gugatan itu, Kementerian Dalam Negeri meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KIP membuka lagi masa pendaftaran calon.
Tampak di antara para kandidat yaitu calon wakil gubernur Muhyan Yunan, calon walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin, bakal calon wakil bupati Pidie Muhammad MTA, calon wakil walikota Lhokseumawe Amrizal J. Prang, dan calon wakil bupati Aceh Timur Mastur Yahya.
Pertemuan yang dipandu Thamrin Ananda, sekretaris jenderal Partai Rakyat Aceh, menghimpun pelbagai masukan dari para kandidat. Amrizal J. Prang mengajak para kandidat untuk menolak rencana penundaan pilkada.
Bahkan, para kandidat juga harus melakukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri yang dinilai tidak mempunyai hak untuk mencampuri masalah pilkada Aceh.
Sri Wahyuni, calon bupati Bener Meriah, bahkan menilai para kandidat untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri, DPR, MPR, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu guna menyampaikan sikap para kandidat bahwa pilkada Aceh tak perlu ditunda.
“Kami menolak rencana penundaan pilkada, karena tahapan pilkada yang disusun KIP sudah ada ketetapan hukum tetap oleh MK dan sudah berjalan dengan lancar dan aman,” kata Juru Bicara Kandidat, Muhammad MTA, membacakan kesepakatan bersama para kandidat usai pertemuan.
Untuk menyampaikan sikap mereka ini, para kandidat akan berangkat ke Jakarta dalam pekan ini. “Paling lambat lusa kami sudah berada di Jakarta untuk mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti Mendagri, KPU, DPR, MPR,” kata pria yang akrab disapa MTA itu. []