Sunday, February 23, 2020

Jaksa Kembalikan BAP Kadis Pendidikan

Must Read

Stok Obat HIV/AIDS di RSUZA Menipis

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Pasien terinfeksi virus HIV/AIDS di Aceh, terancam tidak dapat mengonsumsi obat Anti Retro Viral...

FOTO | Mengungsi Usai Gempa Tangse

Suasana pengungsian tenda darurat akibat gempa di Desa Neubok Badeuk II Kecamatan Tangse, Pidie, Selasa (22/10). Gempa darat berkekuatan...

1,9 Kilogram Sabu-sabu Gagal Diselundupkan ke Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Petugas Bea Cukai Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar menggagalkan penyelundupan...

Aceh Blogger Berulang Tahun Kedua

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Hari ini, Komunitas Blogger Aceh (Aceh Blogger Community) berulangtahun yang kedua, Ahad (1/11). Ulang...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Berkas pekara kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Mohd Ilyas, dinyatakan belum lengkap dan akan dikembalikan ke penyidik polisi. Pengembalian berkas itu merupakan kali ketiga oleh jaksa ke polisi setelah pengembalian pada 28 Septeber dan 14 Oktober lalu.

“Berkasnya masih lemah jadi akan kita kembalikan lagi,” kata Nilawati SH, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Rabu (18/11).

Menurutnya pelimpahan berkas kasus korupsi yang diterima pihaknya pada 9 November lalu, belum memenuhi unsur melawan hukum untuk menjerat mantan Kadisdik Aceh Mohd Ilyas Cs. Sehingga Kejari kembali mengembalikan BAP kasus korupsi pengadaan sertifikasi uji caca Al-Qur’an kepada Poltabes Banda Aceh.

“Kita harap penyidik menyempurnakan sejumlah unsur yang belum terpenuhi di BAP, sesuai surat petunjuk (P-19) yang mereka sampaikan,” ujar Nilawati.

Menurut Nilawati, dari keempat berkas tersangka, berkas Kadisdik Aceh Mohd Ilyas dan tersangka Fadhil Yulizar (rekanan), adalah berkas paling krusial, di mana unsur melawan hukum yang dimuat penyidik sangat lemah dibandingkan tersangka lain.

Namun ia tidak menyebutkan secara jelas, bukti hukum apa yang masih krusial di kedua berkas kasus yang merugikan negara Rp96,5 juta itu.

Sementara itu, Pjs Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) Aceh Askhalani menyesalkan lambannya proses hukum terhadap Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mohd Ilyas. Dia menuding polisi dan jaksa bekerja lamban, sehingga komitmen kedua lembaga itu dalam memberantas korupsi di Aceh diragukan.

“Jaksa harusnya lebih berkompeten. Pengembalian BAP hingga berulangkali membuat image tak bagi bagi penegakan hukum di Aceh,” kata Askhalani, Rabu.

Menurutnya, pengembalian BAP itu akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap institusi jaksa dan polisi. Seharusnya, jaksa menyikapi niat baik polisi yang telah mengungkap kasus ini, dan sebaliknya.

“Sudah cukup polemik Cicak versus Buaya di Jakarta. Hendaknya tidak terjadi di Aceh terutama pada kasus Mohd Ilyas Cs. Jangan ada makelar kasus di sini, sehingga pelimpahannya berlarut-larut,” tandas Askhalani. []

2 COMMENTS

  1. Harus diingat bahwa penegakan hukum juga tidak terlepas dari HAM karena kita jangan terlalu menfonis sesorang yang belum tentu bersalah. Kalau analisis jaksa memang tidak cukup bukti mengapa kita tidak melihat secara objektif, bukan hanya melihat “Like or dislike” karena mungkin kita belum mendapat kuenya. Kita juga tahu bahwa kita sering membuat opini seolah-olah kita yang lebih tahu dan orang lain harus bersalah. Kita mungkin harus belajar kembali apa itu penegakan hukum, apa itu praduga tidak bersalah. Mari kita kembali ke jalur hukum yang sebenarnya. Sering kita berargumen menurut selera kita, bukan aturan hukum.
    Kami juga benci Koruptor. Semoga hukum dapat berjalan dengan benar, bukan menurut selera kita.

  2. Tentu kita sangat menyesalkan hal ini terjadi. Kalaupun BAP masih lemah, harusnya prosesnya jangan berulang-ulang. Ini nantinya dapat diindikasikan bahwa di Aceh juga banyak “MARKUS” yang menjadikan kasus sebagai naskah sandiwara.
    Kalau ini tidak selesai, kita yakin ke depan pun bukan tidak mungkin akan seperti ini juga. Anggaran Pendidikan Aceh begitu banyak, bisa dibayangkan kalau penegak hukum seperti ini menangani kasus, semua orang jadi suka korupsi pak ….. Karena cukup membayar, jaga rahasia, lalu tunggulah sampai kasus tenggelam ditelan waktu ….

    Mohon perbaiki lagi kinerja Anda pak….

    Jangan sampai rakyat Aceh membuat PENGADILAN SENDIRI di negeri Syariat ini….

    Kami benci dan muak dengan KORUPTOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Diskusi Quo Vadis Rencana Investasi Aceh, Yuk!

Institute for Strategic and Policy Studies (ISPS) yang berkantor di Jakarta, bekerja sama dengan Aceh Bisnis Club (ABC) Jakarta,...

Wali Nanggroe Bertemu Dubes Uni Eropa Bahas MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-haythar bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, membahas...

Daftar Nama 22 Petugas Haji 2020 Kloter Aceh yang Lolos Seleksi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengumumkan 22 nama calon petugas haji Aceh yang lulus dalam seleksi petugas haji...

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau menyaksikan peragaan model yang mengenakan...

Persiraja Resmi Kontrak Pemain Timnas Lebanon Samir Ayass

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Persiraja resmi mengikat kontrak pemain Timnas Lebanon, Samir Ahmed Ayass, selama satu musim. Tanda tangan kontrak pemain untuk slot...

More Articles Like This