Chaideer Mahyuddin/ACEHKITA.COM

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Insiden upaya pengibaran bendera bulan bintang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) disesalkan. Pasalnya, upaya tersebut bisa mengacaukan kesepakatan Aceh dan Jakarta.

Senin siang Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh berupaya mengibarkan bendera bulan bintang di tiang depan DPRA. Namun pengibaran itu urung dilakukan setelah dilarang oleh Sekretaris DPRA A. Hamid Zein.

Kesal, Abdullah Saleh mengalungkan bendera yang diperoleh dari Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin di leher Hamid Zein. Bahkan, sempat terjadi kejar-kejaran antara Abdullah Saleh dan Hamid Zein.

Aceh Civil Society Task Force (ACSTF) menilai insiden itu menunjukkan komunikasi politik yang kian lemah dan disorientasi politik pembangunan Aceh.

“Harus ada upaya memperbaiki langkah-langkah strategis atau mencari alternatif untuk merealisasikan hal tersebut,” kata Sekretaris Eksekutif ACSTF Firdaus Yusuf, Selasa (5/5/2015) di Banda Aceh. “Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus mencari solusi dengan mengedepankan dialog. Jangan sampai teradu domba antarsesama.”

Komunikasi politik Aceh dan Jakarta, kata Firdaus, adalah tantangan yang menjadi barometer kecakapan para pimpinan Aceh dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis Aceh.

Di lain sisi, Firdaus mengatakan, para pengambil kebijakan di Aceh seharusnya tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang justru merugikan kepentingan masyarakat Aceh secara luas.

“Tak perlu reaksioner dan gegabah dalam merespon isu-isu tertentu,” kata dia. “Dan semua elemen masyarakat Aceh harus berpikir jernih, terlebih bagi pihak-pihak tertentu, agar tidak memperkeruh keadaan.”

Tindakan Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, sebut Firdaus, yang meminta pihak DPRA untuk menaikkan bendera yang belum ada kesepakatan oleh Pemerintah Aceh-Jakarta merupakan tindakan yang dapat menciptakan suasana yang kacau.

“Kami sangat menyayangkan tindakan yang diperlihatkan oleh salah satu anggota DPRA, Abdullah Saleh. Itu bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan oleh seorang wakil rakyat yang terhormat. Semestinya wakil rakyat dapat memperlihatkan sosok yang bijak atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aceh saat ini,” ujar Firdaus.

Firdaus juga menuturkan bahwa pihak manapun janganlah terlalu mempolitisasikan isu-isu yang dapat merusak agenda perdamaian. “DPRA sendiri, semestinya dapat memprioritaskan agenda-agenda kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.