BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Partai Keadilan Sejahtera meminta agar Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2011. Partai ini bergabung dalam 14 partai politik nasional dan partai politik lokal membentuk Koalisi Lintas Partai, yang bersepakat menyurati Presiden Yudhoyono meminta pemilihan ditunda. Lalu, apa alasan PKS meminta penundaan?
“Prinsipnya kita mendukung semua upaya yang terbaik untuk menjaga kondisi damai di Aceh,” kata Ketua PKS Ghufran Zainal Abidin usai pertemuan pimpinan lintas partai di Imperial Kitchen Seutui Banda Aceh Kamis (14/7) tadi malam.
[Pertemuan di antaranya dihadiri petinggi Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud, bakal calon gubernur yang diusung Partai Aceh Zaini Abdullah, Sekretaris Partai Aceh Yahya Muadz, Ketua Partai Demokrat Mawardy Nurdin, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Ghufran Zainal Abidin, Ketua PDI Perjuangan Karimun Usman, Ketua PKPI Firmandez, Ketua Partai Daulat Aceh Muhibbussabri.]
Menurut Ghufran, keputusan partai yang dipimpinnya setuju pilkada ditunda diambil setelah melihat kondisi politik dalam sebulan terakhir ini. PKS melihat keputusan belasan partai nasional dan Partai Aceh merupakan kebijaksanaan partai di Aceh untuk mencegah munculnya konflik baru.
“Kita mengupayakan mencari solusi ke Pusat. Jika penundaan yang terbaik, maka PKS akan mendukungnya. Semuanya berpulang pada keputusan Pusat juga. Kalaupun kita inginkan pilkada ditunda tapi Pusat tidak, kita partai tidak akan bisa berbuat banyak,” kata dia.
Bagi PKS, kata Ghufran, upaya mencegah munculnya konflik baru gara-gara pilkada perlu dilakukan, apalagi masyarakat Aceh tengah menikmati damai dalam lima tahun terakhir ini. “Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan ini melahirkan konflik baru,” terangnya.
Komisi Independen Pemilihan telah menetapkan tahapan dan jadwal pemungutan suara yang rencananya digelar 14 November nanti. Namun, hingga kini masih terjadi tarik-menarik antara legislatif dan eksekutif. PKS menilai konflik regulasi ini merupakan benih-benih konflik baru.
“Kita khawatir efek pelaksanaan pilkada akan menciptakan konflik baru,” kata dia. “Makanya, kita berharap adanya respons dari Pusat.” []