BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pasangan Mawardy Nurdin-Illiza Saaduddin Djamal kembali dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Banda Aceh. Ada delapan pesan Gubernur Aceh Zaini Abdullah bagi pasangan yang memimpin Banda Aceh untuk periode kedua ini.
Mawardy-Illiza diminta untuk membina hubungan dan komunikasi yang konstruktif dengan semua elemen masyarakat di Banda Aceh, termasuk dengan bekas pesaing mereka di pemilihan kepala daerah 9 April lalu.
Selain itu, pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan ini juga masih ada delapan pesan lagi dari Gubernur Zaini.
1. Membangun komunikasi dan kerjasa yang baik dengan Pemerintah Aceh, selaku wakil Pemerintah Pusat, sehingga bisa merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik.
2. Visi Pemerintah Aceh adalah membangun Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Karenanya, ada tiga pilar utama yang harus dibangun secara bersamaan, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan.
3. Tingkatkan kreativitas guna mendapatkan peluang untuk meningkatkan pembangunan yang propertumbuhan, prolapangan kerja, propenurunan kemiskinan, dan prolingkungan.
“Dalam tiga bulan saudara diminta menyiapkan RPJM Kota yang hendaknya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan iklim investasi yang baik,” kata Zaini dalam amanatnya usai melantik Mawardy dan Illiza di gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (4/7).
Mawardy dan Illiza juga diminta untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil, serta program lain yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Sebagai pintu gerbang Aceh, maka walikota dan wakil walikota harus mengembangkan dan meningkatkan investasi, iklim pelayanan satu pintu harus diefektifkan untuk pelbagai perizinan dan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan terjangkau.
5. Untuk mewujudkan city of prosperity, gubernur mengimbau Banda Aceh melakukan reformasi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam hal ini, Gubernur juga meminta agar pengesahan APBK Banda Aceh tepat waktu, sehingga pembangunan setiap tahunnya dapat berjalan lebih efektif.
6. Kembangkan citra positif organisasi pemerintah, sehingga masyarakat percaya dan mau berperan aktif membangun kota.
7. Untuk mewujudkan good and clean governance, perlu peningkatan kapasitas aparatur. “Jangan sampai ada pengangkatan pejabat di lingkuangn SKPK yang atas dasar hubungan personal. Angkat mereka yang memiliki kapabilitas dan kompetensi,” ujar Zaini.
8. Masalah kependudukan harus menjadi perhatian serius. “Benahi sistem informasi administrasi kependudukan kota, karena Banda Aceh sangat rawan terhadap pergerakan keluar-masuknya penduduk,” kata Gubernur di akhir pidatonya. []
