BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – The Indonesian Parliament, pengembang dan penyedia referensi politik pemerintahan, meluncurkan aplikasi ‘Pilkada 2017” yang memperkenalkan konsep ‘memilih’ dengan sistem referensi dan voting digital berbasis e-KTP.
Indonesian Parliament Executive Director Ismail Akbar dalam siaran persnya, Sabtu 10 Desember 2016 mengatakan aplikasi memuat visi misi, profil, tim kampanye, status dukungan, rekam jejak lebih dari 300 pasang calon Gubernur/Walikota/Bupati di 101 daerah di Indonesia. Aceh juga termasuk di dalamnya. “Aplikasi diharapkan dapat mendorong dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara obyektif.”
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif sejak era orde baru terus mengalami penurunan. Partisipasi tertinggi masyarakat tercatat pada pemilu 1999 sebesar 92 persen, 2004 (84 persen), 2009 (70,69 persen), 2014 (75,17 persen) dan yang terendah pada pemilu 2015 yaitu hanya 69 persen. Partisipasi pemilih juga menurun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 sebesar 71.7 persen dibandingkan pilpres 2014 (70,59persen).
Menurut Ismail, pada saat yang bersamaan penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana yang besar dan cenderung meningkat seiring inflasi. Realisasi dana penyelenggaraan pemilu 2004 sekitar Rp4,4 trilun dibandingkan dengan pemilu 2009 (sekitar 8,5 triliun), sementara kebutuhan anggaran pemilu 2014 mencapai Rp14,4 triliun dibandingkan Rp7,1 triliun pada pemilu 2015.
Dia menilai, besarnya dana negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu/pilkada hingga triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta kualitas pemilu/pilkada. Publik cenderung bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pilkada. “Mereka pesimis siapapun pemenang pilkada tidak akan memberikan manfaat kepada lingkungan mereka secara langsung”, ujar Akbar.
Meskipun demikian, Akbar menambahkan bahwa pemerintah dan otoritas pemilu sebaiknya tidak hanya fokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat namun juga memikirkan solusi terhadap sikap apatisme masyarakat dengan memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan akses ke referensi terpercaya terkait para peserta pilkada. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pilihan mereka bagi keberlangsungan dan arah kebijakan daerah mereka masing-masing.
Kesulitan dalam mengakses informasi serta referensi yang terpercaya mengenai calon-calon pemimpin, akan mengurangi antusiame publik dan memperkuat stigma negatif tentang politk kepentingan penguasa, partai politik dan golongan kapitalis dibalik pagelaran pesta demokrasi rakyat ini.
Karenanya, Indonesian Parliament berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas Pemilu untuk meningkatkan partisipasi publik dan kualitas pilkada serentak 2017. “Aplikasi ‘pilkada 2017’ ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan informasi para calon.” []
