Wednesday, May 27, 2020

HRW Desak Obama Periksa Bush

Must Read

Jusuf Kalla Tabur Bunga di Kuburan Massal

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menyempatkan diri mengunjungi kuburan massal korban tsunami di Desa...

Gubernur Zaini Berterimakasih pada Menteri Amir

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyampaikan rasa terimakasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Lagi, Bea Cukai Sita Gula Sabang

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Petugas Bea dan Cukai Banda Aceh kembali menyita puluhan karung gula di salah satu...

FOTO | Keong Mas

Seorang petani membuang keong mas yang baru saja dipungut dari sawahnya di Gampong Bineh Blang, Aceh Besar, Rabu (23/5)....
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

WASHINGTON | ACEHKITA.COM — Lembaga pemerhati hak asasi manusia yang berbasis di Washington D.C., Human Rights Watch, mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memeriksa mantan Presiden George W. Bush, terkait kasus penyiksaan tawanan perang di negara itu. Tak hanya meminta Bush diselidiki, HRW juga menyebutkan sejumlah nama pejabat senior di masa pemerintahan Bush.

Desakan agar Obama memeriksa Bush itu dikeluarkan HRW setelah mengeluarkan laporan setebal 107 halaman di D.C., hari ini. Laporan berisi bukti-bukti penyiksaan tawanan perang di masa pemerintahan Bush dituangkan dalam laporan berjudul Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees.

Laporan ini menyajikan informasi penting yang memastikan pengusutan kejahatan terhadap Bush dan para pejabat senior, termasuk mantan Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan Direktur CIA George Tenet—atas peran mereka dalam praktik-praktik seperti waterboarding (menenggelamkan kepala tahanan dalam air), penggunaan rumah tahanan rahasia CIA, dan pemindahan para tahanan (rendition) ke negara-negara tempat mereka disiksa.

“Ada bukti-bukti solid untuk menyelidiki Bush, Cheney, Rumsfeld dan Tenet, yang mengizinkan penyiksaan dan melakukan kejahatan perang,” ujar Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch, dalam rilis berbahasa Indonesia yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (12/7) sore.

Menurut Roth, Presiden Obama memperlakukan penyiksaan sebagai kebijakan yang buruk dan bukan sebagai kejahatan. “Keputusan beliau mengakhiri praktik-praktik kejam dalam interogasi dengan mudah bisa diubah kecuali larangan secara legal terhadap penyiksaan ditegakkan kembali,” ujar Roth.

HRW mempersalahkan Bush dan koleganya yang mempraktikkan waterboarding dan pemindahan para tahanan ke negara tempat mereka disiksa. Dalam interogasi yang menggunakan teknik waterboarding, militer atau intelijen Amerika tak jarang menggunakan kekerasan dan penyiksaan terhadap tahanan. Beberapa waktu lalu, Bush mengakui teknik interogasi ini berhasil memperoleh informasi dari para tahanan.

Menurut Roth, jika pemerintah Amerika Serikat tak mengejar penyelidikan kejahatan ini dengan kredibel, negara-negara lain sebaiknya mendakwa para pejabat Amerika Serikat, yang terlibat dalam kejahatan terhadap para tahanan, sesuai hukum internasional.

“Amerika Serikat memiliki kewajiban menyelidiki kejahatan tersebut,” kata Roth. “Jika Amerika Serikat tak melakukannya maka negara-negara lain harus mengusut mereka.”

Pada Agustus 2009, Jaksa Agung Amerika Serikat Eric Holder menunjuk jaksa khusus John Durham menyelidiki “unauthorized” penyiksaan tahanan. Artinya, investigasi tersebut tak mencakup perbuatan penyiksaan, termasuk waterboarding dan perlakuan buruk lain yang diizinkan oleh para pengacara pemerintahan Bush, walau perbuatan-perbuatan itu melawan hukum domestik dan internasional.

Pada 30 Juni, Holder menerima rekomendasi Durham untuk bikin investigasi terhadap dua kematian tahanan CIA, yang diduga berasal dari Iraq dan Afghanistan. Human Rights Watch menyatakan mandat sempit terhadap pekerjaan Durham membuatnya tak bisa mengungkap penyiksaan secara sistematis.

“Pola pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di beberapa negara bukan hasil dari tindakan menyimpang dari sekelompok petugas yang melanggar hukum,” kata Roth. “Ia adalah hasil dari berbabagai keputusan yang diambil oleh pejabata-pejabat Amerika Serikat, yang menyipang atau mengabaikan hukum.” []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Soal Larangan Mudik, Kankemenag Kabupaten/Kota se-Aceh Diminta Pantau ASN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Djulaidi, kembali mempertegas larangan mudik...

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program...

Update Corona 14 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tak Bertambah dalam Sepekan Terakhir

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kasus positif terinfeksi virus Corona di Aceh tidak ada penambahan kasus baru dalam sepekan terakahir. Kasus positif Covid-19 terakhir...

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Aceh Bertambah Jadi 12 Orang

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pasien positif Covid-19 asal Bener Meriah berinisial BD (24), dinyatakan telah sembuh. Santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan,...

KONI Aceh Serahkan Bonus untuk Atlet Peraih Medali Pra-PON, Porwil dan SEA Games

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Komite Olahraga Nasiona Indonesia (KONI) Aceh menyerahkan bonus uang tunai kepada para atlet dan pelatih peraih medali di ajang...

More Articles Like This