BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dijadwalkan akan mengesahkan Rancangan Qanun Pemilihan Kepala Daerah pada pukul 11.00 WIB, Jumat (24/2). Qanun ini nantinya akan menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan April nanti.
Anggota DPRA Abdullah Saleh mengatakan, pengesahan qanun itu dilakukan dalam sebuah sidang paripurna yang juga dihadiri Penjabat Gubernur Tarmizi A. Karim.
“Sidang pengesahan akan dimulai dengan pendapat akhir fraksi. Mungkin sebelum salat Jumat akan disahkan,” kata Abdullah Saleh, Kamis.
Secara umum, kata Abdullah Saleh, Dewan sudah menyepakati matero substansi yang ada di Rancangan Qanun Pilkada.
“Kami di Komisi A juga sudah clear,” sebut politikus Partai Aceh itu.
Dewan pernah mengetok palu pengesahan Qanun Pilkada pada 28 Juni 2011. Dalam Qanun itu, klausul calon perseorangan sama sekali tidak diakomodasi. Sementara sengketa hasil pemilihan akan diselesaikan di Mahkamah Agung.
Dua klausul inilah yang tak mencapai kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif ngotot calon perseorangan berhak maju dalam pemilihan. Sedangkan sengketa hasil pemilihan akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Akibat perbedaan pandangan itu, gubernur kala itu, Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanun yang disahkan Dewan. Dengan sendirinya, qanun itu batal demi hukum.
Setelah pelbagai lobi politik, DPRA yang didominasi Partai Aceh akhirnya melunak. Partai Aceh mendaftarkan kandidatnya untuk maju dalam pilkada, dan DPRA kembali mau membahas qanun serta menyetujui adanya calon perseorangan.
Menurut Abdullah Saleh, dua materi yang dulu ditentang kini diterima Dewan. “Tidak ada lagi pembahasan yang masih berbeda penafsiran,” ujar bekas politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Menurutnya, calon perseorangan akan diakomodasi dalam qanun baru ini. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada, “Akan diselesaikan di tingkat lembaga peradilan yang berwenang,” ujarnya. []