BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Tindakan aparat TNI dan Polri yang menurunkan bendera bulan bintang, bekas atribut Gerakan Aceh Merdeka yang telah disahkan menjadi bendera Aceh, di sejumlah daerah menuai protes dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
“Ini sangat disayangkan, karena tidak ada perintah penurunan oleh Gubernur Aceh, namun di lapangan terjadi tindakan di luar kesepakan dengan pemerintah pusat,” kata Zaini dalam konferensi pers di Pendopo, Ahad (4/8/2013).
Penurunan bendera bulan bintang dilakukan setelah Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan menolerir pengibaran bendera selain merah putih. Aksi penurunan bendera bintang bulan itu terjadi di Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Nagan Raya. Di Aceh Utara dan Lhokseumawe, bekas bendera GAM itu telah berkibar bebas di sepanjang ruas jalan nasional Trans Sumatera dalam beberapa bulan terakhir.
Zaini menyebutkan, penurunan bendera bintang bulan merupakan tindakan represif aparat keamanan terhadap rakyat dan tidak menghargai masa jeda yang telah dicapai antara Pemerintah Aceh dengan Pusat. Pada 31 Juli lalu, Aceh dan Jakarta bersepakat untuk menurunkan “ketegangan” terkait kontroversi bendera tersebut.
Ia meminta aparat keamanan untuk menghentikan aksi penurunan bendera tersebut. Zaini juga menyesalkan pernyataan Pangdam Zahari Siregar soal bendera. Pasalnya, bendera bulan bintang merupakan identitas daerah, bukan kedaulatan.
“Ini bendera yang diperbolehkan dalam perdamaian (MoU Helsinki) dan bukan untuk mengganti bendera merah putih,” kata Zaini. []