BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Majelis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar meminta kepada Pemerintah Aceh Besar agar meninjau kembali wacana pemindahan ibu kota Aceh Besar dari Jantho ke Kecamatan Kuta Malaka. Menurut MDPM, Bupati perlu ada kajian yang lebih mendalam dari berbagai aspek menyangkut kebutuhan pemindahan ibukota.
“Kami meminta Pemerintah Aceh Besar agar meninjau kembali rencana pemindahan ibukota Jantho,” kata Sekretaris MDPM Aceh Besar, Asnawi Sabtu (25/5/2013) disela-sela kongres Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA) Aceh di Noris Hotel Lambaro.
Menurut penilaian MDPM Aceh Besar, penting meninjau kembali wacana tersebut mengingat dalam pembahasan Rencana Qanun RTRW yang memuat pasal pemindahan ibu kota Aceh Besar belum melibatkan banyak pihak. Terutama pihak mukim yang merupakan masyarakat adat yang memiliki hak wilayat.
Kata Asnawi, bila Pemerintah Aceh Besar memaksakan diri mengesahkan qanun tersebut. Ditakutkan nantinya regulasi yang dihasilkan tersebut akan hambar ketika tidak dapat diimplimentasikan ketika banyak masyarakat tidak menerimanya.
“Kalau itu yang terjadi, wibawa qanun tersebut akan sangat rendah, tentu akan melahirkan konflik baru di kemudian hari,” tukasnya.
Sementara itu, salah seorang anggota JKMA asal Kabupaten Aceh Besar menyebutkan, semestinya setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan aspirasi rakyat, bukan atas kepentingan dan keinginan kekuasaan semata.
“Jangan berdasarkan keinginan dalam mengambil kebijakan, tetapi sesuai dengan kebutuhan,” ungkap anggota JKMA Aceh Besar, M. Hasyem Usman.
Alasan terlalu jauh dari jangkauan masyarakat, sebutnya, itu bukan menjadi alasan agar kota Jantho dipindahkan. Akan tetapi yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki fasilitas publik dan juga transportasi. []