Tuesday, February 18, 2020

DPRA Diminta Tunda Pengesahan Qanun Hukum Keluarga di Aceh

Must Read

Serah Terima Jabatan PSSI

Ketua Umum PSSI, Pusat Nurdin Halid, menyerahkan bendera secara simbolis kepada Ketua Pengurus Provinsi, Zainuddin Hamid saat acara pelantikan...

PSLS Hempaskan Persikab Bandung 3-0

LHOKSEUMAWE | ACEHKITA.COM – PSLS Lhokseumawe sukses memenangkan laga leg kedua Piala Indonesia 2012 atas tim Persikab Bandung dengan...

Pesta Hingga Larut Malam, Puluhan Wanita Ditangkap WH

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM—Sebanyak 21 wanita pelbagai usia diamankan petugas Satpol PP-WH Banda Aceh saat menggelar razia ke beberapa...

KISMA Desak DPRA Segera Sahkan Qanun Jinayat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Sekitar 20 pemuda yang menamakan diri Komunitas Intelektual Santri dan Mahasiswa Aceh melancarkan aksi...

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menunda pengesahan Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh, atau lebih dikenal sebagai Qanun Poligami. DPRA juga diminta agar membuka kembali ruang untuk menyempurnakan substansi qanun dengan melibatkan lebih banyak pihak berkepentingan.

Hal ini berdasarkan rekomendasi bersama sejumlah lembaga dalam diskusi publik di Banda Aceh pada Rabu (4/9), yang melibatkan jaringan akademisi/pusat studi berbasis kampus, aparat penegak hukum, praktisi hukum, media, perwakilan Pemerintah Aceh, perwakilan DPRA, perwakilan aktivis perempuan dan anak, serta kelompok disabilitas.

“Hasil rekomendasi meminta agar rencana pengesahan Qanun Hukum Keluarga dapat ditunda,” kata Khairani Arifin, Ketua Presidium Balai Syura, Rabu (4/9).

Menurutnya, Balai Syura sebagai rumah besar bagi organisasi masyarakat sipil di Aceh, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan di Aceh, terutama untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. “Terkait advokasi terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga, Balai Syura telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Ketua Komisi VII saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pada 1 Agustus 2019,” ujarnya.

Khairani menilai Rancangan Qanum Hukum Keluarga merupakan peluang bagi Pemerintah Aceh dalam membangun sistem ketahanan keluarga untuk lebih melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak. Apalagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, menyatakan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 65 persen, di antaranya terjadi di dalam rumah tangga.

Berdasarkan kajian yang ditemukan, banyak persoalan secara substansi yang dapat menempatkan perempuan pada kerentanan baru dan mengalami masalah yang mengganggu kesejahteraan perempuan, anak dan lansia yang menjadi para pihak dalam rumah. Juga ditemukan lebih 80 persen materi rancangan qanun telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, dan undang-undang terkait lainnya.

“Hanya memindahkan dan menggabungkan regulasi yang telah ada, kurangnya muatan lokal. Karena itu, tindakan yang paling bijaksana saat ini adalah menunda pembahasan akhir dalam Rapat Paripurna,” katanya. Sesuai rencana, qanun ini akan disahkan pada akhir September 2019.

Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Rasyidah menilai qanun tersebut mengatur poligami, namun tidak mengatur tindakan hukum kepada suami yang menelantarkan anak dan istrinya secara ekonomi. “Rancangan qanun ini juga menafikan golongan masyarakat non-muslim sesungguhnya juga merupakan masyarakat di Aceh,” sebutnya.

Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Rosmawardani, menyarankan adanya penyelesaian satu pintu untuk penyelesaian persoalan-persoalan keluarga seperti kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dan juga perceraian. “Rancangan qanun belum mengatur itu. Harusnya diatur Pengadilan Keluarga sehingga persoalan dalam keluarga bisa diselesaikan secara komprehensif dan melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.

sementara itu, Staf Ahli Komisi VII DPRA, Dr. Agustin Hanafi, mengatakan Rancangan Qanun Hukum Keluarga memiliki tujuan yang baik dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dia akan menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam diskusi tersebut kepada Komisi VII DPRA, yang bertanggungjawab membahas rancangan qanun tersebut. “Penting sebelum disahkan, perlu melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung,” kata Agustin.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau...

Persiraja Resmi Kontrak Pemain Timnas Lebanon Samir Ayass

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Persiraja resmi mengikat kontrak pemain Timnas Lebanon, Samir Ahmed Ayass, selama satu musim. Tanda tangan kontrak pemain untuk slot...

Puluhan Anak Muda Aceh Suarakan Pemenuhan HKSR

Puluhan anak muda Aceh yang mewakili lintas komunitas dan Forum Perempuan Muda menyuarakan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk kelompok muda Aceh....

Jelang Kenduri Kebangsaan, Yayasan Sukma Gelar Seminar Keacehan di Unsyiah

Yayasan Sukma Bangsa bersama Forbes Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dan Universitas Syiah Kuala menggelar seminar Keacehan bertema ‘Kearifan Masa Lalu Kejayaan...

Istri Plt Gubernur Aceh Tinjau Rumah Layak Huni di Subulussalam

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati kembali meninjau penerima bantuan rumah layak huni di kawasan Desa Ciparpari Timur, Kecamatan Sultan Daulat,...

More Articles Like This