BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Delegasi Pemerintah Myanmar mengunjungi Aceh, Rabu (19/9). Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, delegasi Myanmar “belajar” mengenai resolusi konflik, terutama tentang cara Aceh menyelesaikan konflik selama tiga dekadenya.
Delegasi Pemerintah Myanmar yang terdiri atas Ko Ko Hlaing (Penasehat Politik Utama Presiden Myanmar), Lahpai Zau Goone (Anggota Komisi HAM Myanmar), dan L. Ja Nan Lahtaw (Direktur Program Nyein Foundation Myanmar). Mereka secara khusus datang dari Myanmar menjumpai bekas Panglima Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh.
Kepada Muzakir, Ko Ko mengaku sengaja datang ke Aceh dan menjumpai Muzakir dalam rangka berbagi informasi, pengalaman serta mencari berbagai masukan dari pengalaman Aceh menyelesaikan konflik untuk kemudian akan diaplikasikan dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
“Kami ingin belajar resolusi konflik pada Anda,” kata Ko Ko.
Di Myanmar, saat ini ada 18 kelompok yang memberontak pada Pemerintah. Dari 18 kelompok pemberontak tersebut, ada 13 kelompok pemberontak yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Pemerintah Myanmar plus satu kelompok yang sedang dalam proses negosiasi untuk membuat kesepakatan damai.
Di samping delapan belas kelompok pemberontak, kata Ko Ko, di Myanmar juga terjadi konflik etnis dan sektarian. Salah satunya yang melanda konflik jenis ini adalah kawasan Arakan atau yang dikenal dengan Rakhine di wilayah Myanmar Barat. Di kawasan ini, terjadi konflik antara umat Islam yang beretnis Melayu dengan penganut Budha yang beretnis Thai.
Diplomat Myanmar ini berharap agar konflik antara pemerintah Junta Militer Myanmar dengan pemberontak segera berakhir. “Kami sangat berharap damai di Aceh abadi selamanya, begitu juga dengan di Myanmar,” kata Lahpai Zau Goone.
Menurut Lahpai, saat ini Myanmar sedang berproses menjadi negara yang demokratis dan ingin keluar dari konflik dan membangun kehidupan bernegara yang lebih baik dan mensejahterakan. Karenanya, kata Lahpai, pihaknya selaku pelaku perdamaian di Myanmar sangat ingin mendengar lebih banyak dan menggali lebih dalam berbagai pengalaman Aceh sehingga bisa keluar dari konflik berkepanjangan dan meretas damai.
Lahpai mengakui bahwa prioritas Pemerintah Myanmar saat ini adalah rekonsiliasi sosial politik. Namun, menurutnya, karena kemajemukan etnis dan sosial budaya di sana, maka usaha ke arah rekonsiliasi tersebut perlu tenaga yang ekstra.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebutkan, konflik antara Aceh dengan Jakarta (baca: Pemerintah Indonesia) bisa diselesaikan dengan cara damai karena adanya kejujuran dan keikhlasan kedua belah pihak.
“Tanpa saling percaya antara para pihak, maka damai itu sulit diwujudkan,” kata dia. []