BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Program jaminan kesehatan yang diluncurkan Pemerintah Aceh untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat dinilai perlu adanya payung hukum agar program itu terus berlanjut meski terjadi pergantian gubernur. Untuk menjamin keberlanjutan, DPRA diminta untuk menyusun Qanun Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Aceh.
Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi Buruh yang digelar TUCC Aceh, Senin lalu. Diskusi yang digelar organisasi serikat pekerja itu, dibahani oleh Humas JKA Dinas Kesehatan Aceh Saifullah Abdul Gani, anggota DPRA Fuady Sulaiman. Forum itu dihadiri puluhan aktivis buruh dan serikat pekerja.
“Bila qanun khusus tentang JKA sudah dibentuk, maka akan menjamin bahwa semua masyarakat untuk diberikan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan,” kata Koordinator Eksekutif TUCC M. Arnif dalam siaran pers yang dikirim ke acehkita.com, Rabu (10/8).
Menurut anggota DPRA Fuady Sulaiman, Jaminan Kesehatan Aceh sudah menjadi kebutuhan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh. “Meskipun awalnya dilaksanakan tanpa aturan main atau regulasi,” kata Fuady.
Kini, program kesehatan gratis bagi masyarakat Aceh telah dituangkan dalam Pasal 43 Qanun No4/2010 tentang Kesehatan. Namun, untuk melaksanakan program itu, Pemerintah masih harus mengeluarkan pedoman pelaksanaan. Pada 2010, Pemerintah Aceh mengucurkan dana sebesar Rp241 miliar untuk JKA. Pada tahun ini, alokasinya bertambah menjadi Rp405 miliar.
Sementara itu, Humas JKA Saifullah Abdul Gani menyebutkan, keberlanjutan program JKA sangat bergantung pada ketersediaan dana. Pada 2010, sebanyak 166.000 pasien JKA ditangani di 25 rumah sakit di dalam dan luar Aceh. []
